JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Zainul meminta BGN menghitung kembali kebutuhan anggaran secara presisi dengan mempertimbangkan realisasi hari efektif. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar alokasi anggaran MBG dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
“Ada selisih Rp10 triliun, Pak. Ini bukan angka yang kecil, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif,” tegas Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala BPOM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Zainul Hitung Kebutuhan MBG Sekitar Rp222 Triliun
Zainul menjelaskan, perhitungan yang dilakukannya menggunakan asumsi sekitar 205 hari efektif sekolah dalam satu tahun. Jumlah tersebut diperoleh setelah memperhitungkan akhir pekan, libur nasional, Ramadan, serta libur semester. Dengan indeks biaya Rp15.000 per porsi dan jumlah penerima manfaat sebanyak 72,4 juta orang, ia menghitung kebutuhan anggaran sekitar Rp222 triliun.
“Kalau 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi, satu orang ketemunya Rp3,075 juta. Jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, ketemunya Rp222 triliun. Jadi ada selisih Rp10 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, alokasi anggaran yang tercantum pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN mencapai Rp232,5 triliun. Perbedaan antara perhitungan tersebut menjadi alasan Zainul meminta adanya evaluasi dan penghitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran.
BGN Diminta Jelaskan Selisih Anggaran
Menurut Zainul, perbedaan sekitar Rp10 triliun bukan angka yang kecil sehingga perlu mendapatkan penjelasan secara lebih terperinci. Ia meminta perencanaan anggaran tidak hanya didasarkan pada pagu yang tersedia, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan hari efektif dan jumlah penerima manfaat.
Bagi Zainul, ketepatan perhitungan menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran negara digunakan secara efisien. Ia juga menilai penghitungan yang lebih presisi dapat membantu pemerintah mengetahui apakah terdapat ruang anggaran yang dapat dioptimalkan untuk kebutuhan lain dalam pelaksanaan program MBG.
Zainul menyebut apabila penghitungan ulang nantinya menunjukkan adanya anggaran yang dapat dioptimalkan, dana tersebut dapat diarahkan untuk mempercepat aktivasi dapur layanan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Menurut dia, terdapat sekitar 2.000 dapur layanan di wilayah 3T yang telah memasuki tahap seleksi.
“Kalau memang ada Rp10 triliun selisih di anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini, maka anggaran Rp10 triliun ini menurut saya lebih dari cukup untuk segera mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T,” tegas Zainul.
Ia menilai keberadaan anggaran, calon penerima manfaat, serta dapur layanan yang telah menunggu proses aktivasi seharusnya menjadi pertimbangan dalam mempercepat realisasi program.
“Anggarannya ada, penerima manfaatnya sudah menunggu, dapurnya juga sudah menunggu. Tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi,” lanjutnya.
Tata Kelola MBG Juga Jadi Sorotan
Selain perhitungan anggaran, Zainul menekankan pentingnya pembenahan tata kelola dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat. Pemerintah juga perlu memastikan proses perencanaan dan penyaluran berjalan secara tepat.
Ia mengingatkan agar persoalan tata kelola penerima manfaat tidak justru menghambat masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat program.
“Jangan sampai ketidakmampuan kita soal tata penerima ini menghalangi orang itu bisa mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Zainul juga menyinggung keberadaan dapur layanan yang telah menunggu kepastian dari BGN selama beberapa waktu. Menurutnya, proses administrasi dan tata kelola perlu dibenahi agar tidak menjadi hambatan bagi penerima manfaat maupun dapur yang telah dipersiapkan.
“Termasuk menghalangi hak-hak penerima dapur yang sudah sekian bulan mereka menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional,” pungkasnya.
Dengan demikian, sorotan Zainul terhadap anggaran MBG tidak hanya berkaitan dengan selisih sekitar Rp10 triliun, tetapi juga menyangkut akurasi perencanaan, efisiensi penggunaan anggaran, dan percepatan pemerataan layanan, khususnya di wilayah 3T.
Zainul meminta penghitungan ulang dilakukan agar setiap alokasi anggaran benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil dan dapat mendukung pencapaian tujuan program MBG (red)
Berita terkait
