JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica, menyoroti kapasitas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menghadapi berbagai persoalan di ruang digital, mulai dari judi online, perlindungan anak, hingga pemerataan akses internet.
Cindy meminta penguatan infrastruktur digital berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas pengawasan. Menurutnya, pembangunan konektivitas perlu dibarengi kemampuan pemerintah mengantisipasi berbagai risiko yang berkembang di ruang digital.
Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Komdigi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9), Cindy menyoroti komposisi anggaran kementerian tersebut.
Ia mengatakan program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital memperoleh lebih dari separuh pagu anggaran. Sementara itu, alokasi untuk program teknis pengawasan ruang digital dinilai masih relatif kecil.
Kondisi tersebut, menurut Cindy, perlu dievaluasi agar kapasitas pengawasan pada 2027 mampu mengikuti perkembangan ancaman dan risiko digital.
“Sejauh mana kapasitas pengawasan di tahun 2027 ini bisa memadai untuk menghadapi judi online, perlindungan anak, maupun risiko digital yang terus berkembang?” ujar Cindy.
Infrastruktur Digital Tak Cukup Hanya Dibangun
Selain persoalan pengawasan ruang digital, Cindy menyoroti masih banyak wilayah yang menghadapi masalah blank spot dan kualitas konektivitas internet.
Berdasarkan temuannya ketika melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, masyarakat masih harus membeli voucher internet dengan harga Rp5 ribu hingga Rp6 ribu per jam. Namun, jangkauan layanan tersebut masih terbatas.
“Kita masih banyak sekali menghadapi persoalan blank spot dan juga kualitas internet konektivitas. Di beberapa daerah saat saya turun, bahkan saya sendiri masih menghadapi membeli voucher internet Rp5 ribu sampai Rp6 ribu per jam, dan itu pun di titiknya hanya mencakup maksimal 500 meter,” katanya.
Menurut Cindy, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital perlu dinilai tidak hanya berdasarkan jumlah infrastruktur yang dibangun atau luas cakupan jaringan.
Ia menilai kualitas layanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam mengevaluasi investasi digital pemerintah.
Cindy meminta pemerintah mempertimbangkan capaian dan outcome dalam melakukan penyesuaian anggaran Komdigi.
Menurutnya, investasi digital harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, termasuk memastikan akses internet yang berkualitas sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital.
“Penyesuaian anggaran perlu dilihat dari kualitas layanan dan outcome yang benar-benar bisa masyarakat kita rasakan, bukan hanya dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur, atau luasnya cakupan jaringan,” tegas Cindy (red)
Berita terkait
