JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Saadah, mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stok dan memastikan distribusi beras merata di seluruh Indonesia.

Desakan tersebut disampaikan menyusul kenaikan harga beras di tingkat eceran yang terjadi di tengah ancaman El Niño. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut El Niño masih berada pada kategori sangat kuat dan diprakirakan bertahan hingga awal 2027.

“Kenaikan harga beras di tengah ancaman El Nino harus segera diantisipasi pemerintah. Jangan sampai kondisi ini berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Rina di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Rina menilai kenaikan harga beras tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan perdagangan. Menurut dia, komoditas tersebut berkaitan langsung dengan ketahanan pangan sekaligus daya beli masyarakat.

Ia meminta pemerintah segera mengantisipasi hambatan rantai pasok, mulai dari penggilingan hingga distribusi ke pasar eceran di berbagai daerah.

“Kalau stok terbatas dan distribusi tidak lancar, harga akan semakin mudah naik. Jangan sampai beras tersedia secara nasional, tetapi di daerah tertentu masyarakat kesulitan mendapatkan harga terjangkau,” tegasnya.

Data resmi BPS menunjukkan harga beras di tingkat penggilingan juga mengalami kenaikan pada Agustus 2026. Rata-rata harga beras premium tercatat Rp15.062 per kilogram, naik 1,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras medium mencapai Rp13.897 per kilogram atau naik 1,48 persen.

El Niño Jadi Risiko bagi Produksi dan Distribusi

Kekhawatiran terhadap pasokan beras juga berkaitan dengan kondisi iklim. BMKG melaporkan sekitar 81 persen Zona Musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau hingga Dasarian I September 2026.

Kondisi atmosfer yang relatif kering tersebut diperkuat oleh El Niño dengan intensitas sangat kuat. BMKG juga mencatat sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan berkepanjangan serta kondisi kekeringan meteorologis.

Situasi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi pemerintah dalam menjaga kesinambungan produksi dan distribusi pangan.

“Jangan menunggu harga semakin tinggi baru kemudian pemerintah bergerak. Kenaikan yang terjadi sekarang harus menjadi peringatan agar langkah antisipasi dilakukan sejak awal,” kata Rina.

Minta Pengawasan Penimbunan Diperketat

Selain menjaga stok dan distribusi, Rina meminta pemerintah serta satuan tugas terkait memperketat pengawasan di lapangan. Menurutnya, ketersediaan data pasokan menjadi penting untuk mengetahui penyebab kenaikan harga secara lebih akurat. Pemerintah perlu memastikan perubahan harga benar-benar berkaitan dengan faktor produksi dan distribusi, bukan akibat praktik spekulasi atau penimbunan.

“Pemerintah harus memastikan kenaikan harga benar-benar akibat produksi, bukan permainan distribusi atau spekulasi yang merugikan masyarakat. Pengawasan di pasar eceran maupun gudang harus diperketat,” urainya.

Rina juga meminta Kementerian Pertanian bersama Bulog memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan pasokan. Pemetaan tersebut dinilai penting agar distribusi dapat dilakukan lebih cepat ketika terdapat daerah yang mengalami tekanan pasokan atau kenaikan harga.

Ia menilai intervensi pemerintah perlu dilakukan sedini mungkin sehingga kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

“Pemerintah harus memetakan daerah yang rawan kekurangan pasokan dan memastikan distribusi menjangkau wilayah tersebut. Intervensi harga harus sampai ke level masyarakat bawah sebelum melonjak lebih jauh,” pungkas Rina.

Desakan Rina tersebut sejalan dengan kebutuhan mitigasi terhadap kondisi iklim yang masih berisiko. BMKG sebelumnya menyatakan kondisi El Niño dan musim kemarau perlu diantisipasi lintas sektor, termasuk dalam perencanaan produksi pertanian dan distribusi kebutuhan pangan.

Karena itu, pengamanan stok, kelancaran distribusi, pengawasan pasar, serta pemetaan wilayah rawan menjadi sejumlah langkah yang didorong untuk dilakukan sebelum tekanan harga beras semakin meluas (red)