JAKARTA, BERITA SENAYAN – Aktivis media sosial Rosadi Jamani mengingatkan pemerintah bahwa pembukaan rekening bank secara massal bagi sekitar 200 juta warga tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.
Menurut Rosadi, masyarakat membutuhkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, serta pengendalian harga kebutuhan pokok.
“Rakyat sebenarnya tidak hanya membutuhkan rekening. Rakyat membutuhkan pekerjaan, penghasilan, harga kebutuhan masuk akal, dan ekonomi benar-benar terasa membaik,” kata Rosadi Jamani, dikutip Sabtu (12/9/2026).
Program Rekening Massal Disiapkan Pemerintah
Rosadi menyebut pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pembukaan rekening bank secara massal melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Program tersebut dikabarkan memiliki anggaran sekitar Rp11 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap rekening akan memperoleh saldo awal sekitar Rp50.000 hingga Rp80.000 yang dapat langsung ditarik.
Kebijakan itu menyasar warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas maupun masyarakat yang baru mendapatkan KTP.
Proses pembukaan rekening disebut dilakukan melalui pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Dukcapil dengan sistem Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Prabowo akan membuatkan rekening bank untuk 200 juta warga,” ujar Rosadi.
Rekening Bukan Solusi Tunggal
Rosadi menilai, akses layanan perbankan memang dapat mendukung inklusi keuangan. Namun, keberadaan rekening tidak serta-merta meningkatkan daya beli atau memperbaiki kondisi ekonomi apabila masyarakat tidak memiliki penghasilan yang memadai.
Ia mengatakan, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi tidak berhenti pada pembukaan rekening dan pemberian saldo awal.
Menurutnya, masyarakat juga membutuhkan kepastian pekerjaan, pendapatan yang layak, serta harga barang kebutuhan yang terjangkau.
Soroti Penurunan Kepuasan Publik
Dalam pernyataannya, Rosadi turut menyinggung kondisi ekonomi dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Ia menyebut sejumlah survei menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik. Poltracking mencatat angka kepuasan sebesar 78,1 persen pada Oktober 2025, kemudian menjadi 55,1 persen pada Agustus 2026.
Sementara itu, lembaga survei lain mencatat angka berbeda, yakni ASI sebesar 57,6 persen pada Juli 2026, Tempo Data Science sebesar 37 persen, dan SMRC sebesar 51,1 persen.
Rosadi menilai angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan persepsi dan pengalaman nyata masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi.
Tantangan Pemerintah Menjelang 2029
Rosadi juga menilai kebijakan rekening massal berpotensi menjadi isu penting menjelang Pilpres 2029.
Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat akan menilai pemerintah bukan hanya dari program yang diumumkan, melainkan dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Karena itu, menurut Rosadi, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan program penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pemulihan daya beli masyarakat (red)
Berita terkait
