JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Arzeti Bilbina, meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan tersebut disampaikan menyusul kasus dugaan keracunan makanan di Sidoarjo, Jawa Timur, yang berdasarkan informasi yang diterimanya menimbulkan ratusan korban.
Arzeti menilai sanitasi dan proses pengolahan makanan di dapur MBG harus menjadi perhatian serius. Pasalnya, makanan yang diproduksi dan didistribusikan melalui program tersebut dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk anak-anak.
“Saya merasa memiliki tanggung jawab karena turut menyosialisasikan program Badan Gizi Nasional kepada masyarakat. Karena itu, kami ingin mendalami peran BPOM sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan obat dan makanan, khususnya dalam memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG,” ujar Arzeti, Rabu (9/9/2026).
Sanitasi Dapur Harus Diperiksa
Menurut Arzeti, pengawasan terhadap dapur MBG tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul persoalan. Setiap tahapan pengolahan makanan harus mendapatkan pengawasan, mulai dari kebersihan dapur, proses memasak, penyimpanan bahan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Arzeti juga menyoroti informasi mengenai dugaan kontaminasi bakteri seperti Salmonella, Escherichia coli, dan Bacillus cereus dalam menu MBG.
Ia menilai informasi tersebut perlu didalami untuk mengetahui penyebab dan memastikan tidak terjadi persoalan serupa di dapur MBG lainnya.
“Karena itu, kami meminta BPOM melakukan pendalaman mengenai mekanisme pengawasan keamanan pangan siap saji dalam program MBG. Pengawasan harus mencakup proses pengolahan, sanitasi, distribusi, sampai pada penggunaan kemasan atau wadah guna ulang,” tegasnya.
Jangan Tunggu Korban Bertambah
Arzeti menekankan pengawasan keamanan pangan harus dilakukan secara preventif. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu sampai makanan terkontaminasi dan menimbulkan korban sebelum melakukan evaluasi terhadap standar pengelolaan dapur MBG.
“Dua hal tersebut penting untuk kami dalami agar aspek keamanan pangan benar-benar menjadi prioritas. Jangan sampai program yang tujuan utamanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru menimbulkan persoalan kesehatan akibat lemahnya pengawasan keamanan pangan,” pungkasnya.
Ia juga meminta adanya koordinasi yang lebih kuat antara BPOM, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten.
Arzeti menilai pengawasan dapur MBG harus menjadi bagian dari sistem keamanan pangan yang dilakukan secara menyeluruh. Selain proses pengolahan, pemeriksaan juga perlu memperhatikan distribusi makanan hingga kondisi wadah yang digunakan untuk menyajikan makanan kepada penerima manfaat.
Ia berharap penguatan pengawasan tersebut dapat mencegah munculnya kasus serupa sekaligus memastikan tujuan utama program MBG tercapai.
Menurut Arzeti, makanan bergizi harus memenuhi dua syarat utama: bergizi dan aman dikonsumsi. Dengan pengawasan yang lebih ketat, program MBG diharapkan dapat berjalan secara berkualitas tanpa mengorbankan aspek kesehatan dan keselamatan penerima manfaat (red)
Berita terkait
