JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Mohamad Toha, meminta pemerintah membangun ekosistem kendaraan listrik nasional secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

Hal itu dinilai penting agar program Mobil Nasional (Mobnas) maupun Motor Listrik Nasional (Molinas) tidak hanya berorientasi pada produksi dan penjualan kendaraan.

Menurut Toha, pemerintah perlu memiliki roadmap yang terintegrasi untuk mengatur seluruh rantai industri kendaraan listrik nasional.

“Kalau kita bicara ekosistem, sejak awal kita harus melihatnya secara menyeluruh. Ekosistem itu tidak hanya berbicara dari tengah kemudian menyebar, tetapi harus mencakup seluruh wilayah dan seluruh rantai proses, dari hulu sampai hilir,” ujar Toha dalam RDP Panja tentang Pengembangan Ekosistem & Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Komisi VII DPR, Rabu (9/9/2026).

Toha Pertanyakan Roadmap Kendaraan Listrik

Toha mempertanyakan sejauh mana pemerintah telah menyiapkan kebijakan yang benar-benar terintegrasi untuk membangun ekosistem kendaraan listrik nasional.

Menurutnya, sejumlah persoalan di sektor hulu harus dipastikan sejak awal. Mulai dari kemampuan industri dalam negeri memproduksi rangka dan komponen kendaraan, ketersediaan bahan baku, ketergantungan terhadap impor, kesiapan tenaga kerja, penguasaan teknologi, hingga kapasitas industri nasional. Ia menilai Kementerian Perindustrian memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem tersebut.

Karena itu, peran Kementerian Perindustrian tidak cukup hanya sebagai salah satu pihak yang terlibat. Kementerian tersebut, kata Toha, harus memiliki fungsi regulator yang kuat dalam mengatur keseluruhan ekosistem industri kendaraan listrik.

Toha juga meminta pemerintah memperjelas tujuan utama program Mobnas dan Molinas. Ia mempertanyakan apakah kedua program tersebut hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi dan penjualan kendaraan atau memiliki agenda industrialisasi yang lebih luas.

Menurutnya, keberhasilan ekosistem kendaraan listrik tidak dapat hanya diukur berdasarkan jumlah kendaraan yang diproduksi dan terjual.

“Kalau kita bicara ekosistem, yang kita lihat bukan hanya produksi. Ketika kendaraan sudah diproduksi, kita harus melihat kesiapan di sisi hilir: pemasaran, distribusi, layanan purna jual, pemeliharaan, ketersediaan suku cadang, sampai dengan bagaimana kendaraan tersebut diperlakukan ketika sudah tidak layak digunakan,” jelasnya.

Baterai Bekas Jangan Jadi Persoalan Baru

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Toha adalah pengelolaan baterai kendaraan listrik setelah masa pakainya berakhir.

Ia meminta pemerintah menyiapkan sistem pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan kembali, hingga daur ulang baterai sejak awal pembangunan industri kendaraan listrik.

“Misalnya setelah lima atau sepuluh tahun kendaraan dan baterainya sudah tidak lagi layak digunakan, bagaimana kebijakan pemerintah terkait daur ulangnya? Apakah baterai dan komponen kendaraan dapat diproses kembali menjadi bahan baku? Ke mana limbahnya dibawa? Siapa yang bertanggung jawab? Semua itu harus sudah dipikirkan sejak awal,” ujarnya.

Toha menegaskan pemerintah jangan sampai hanya memiliki kemampuan memproduksi kendaraan listrik, tetapi belum siap menangani persoalan yang muncul setelah kendaraan tersebut digunakan masyarakat.

Lebih jauh, Toha meminta pemerintah melihat program Mobnas dan Molinas dalam perspektif mobilitas masyarakat sekaligus pembangunan ekonomi nasional.

Peningkatan produksi kendaraan bermotor, menurutnya, harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur jalan dan sistem transportasi yang memadai.

Tanpa perencanaan yang matang, peningkatan jumlah kendaraan justru berpotensi memperbesar persoalan kemacetan. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan tujuan pembangunan Mobnas dan Molinas secara terukur.

Toha menilai program tersebut harus memiliki arah yang jelas, apakah untuk mempercepat industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan penguasaan teknologi, atau sekadar meningkatkan jumlah kendaraan yang terjual.

Dengan demikian, pembangunan kendaraan listrik nasional tidak berhenti pada kemampuan memproduksi kendaraan, tetapi mampu menciptakan ekosistem industri yang kuat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat (red)