PADANG, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mendesak pemerintah memastikan program rehabilitasi sekolah pascabencana dilakukan secara tepat sasaran. Menurutnya, penggunaan anggaran harus benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan di lapangan.
Agung menyampaikan hal tersebut setelah meninjau langsung dua sekolah dasar terdampak bencana di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (4/9/2026).
Ia mengapresiasi progres rehabilitasi yang telah dilakukan. Kondisi bangunan di dua sekolah yang dikunjungi, menurut Agung, secara umum telah menunjukkan perkembangan yang baik.
“Saya melihat progres dan kualitasnya bangunannya sudah bagus. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat masyarakat, para guru serta anak-anak untuk bisa belajar lebih giat lagi,” ungkap Agung saat ditemui Parlementaria.
Anggaran Harus Menjawab Kebutuhan Sekolah
Di balik progres tersebut, Agung mengingatkan bahwa rehabilitasi sekolah harus tetap memperhatikan ketepatan penggunaan anggaran. Menurutnya, anggaran pendidikan memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena itu, setiap program rehabilitasi perlu disusun berdasarkan skala prioritas dan kondisi nyata sekolah.
“Kami berharap penggunaan anggaran itu dengan berpegang pada prinsip tepat mutu, tepat waktu,” ujar Agung.
Ia menegaskan penggunaan anggaran juga harus mengikuti ketentuan normatif dan administratif serta menerapkan tata kelola keuangan yang baik.
Dengan demikian, program rehabilitasi tidak hanya mengejar target jumlah sekolah yang selesai diperbaiki, tetapi juga memastikan hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
583 Satuan Pendidikan Terdampak
Berdasarkan data Kemendikdasmen, bencana yang terjadi pada akhir 2025 di Sumatera Barat berdampak terhadap 583 satuan pendidikan. Dampak tersebut juga dirasakan oleh 22.419 tenaga pendidik dan 238.305 peserta didik.
Hingga Mei 2026, perbaikan fisik telah dilakukan terhadap 322 sekolah dengan dukungan anggaran sebesar Rp322 miliar. Besarnya dampak tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pemulihan pendidikan di Sumatera Barat masih cukup besar. Karena itu, Agung menilai pengawasan terhadap proses rehabilitasi harus terus dilakukan.
Agung juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan sekolah-sekolah di daerah lain yang membutuhkan pembangunan maupun perbaikan sarana pendidikan.
Ia mencontohkan masih terdapat sekolah di Pulau Jawa yang kondisinya mendesak untuk mendapatkan bantuan. Namun, kebutuhan tersebut harus bersaing dengan sekolah yang terdampak langsung oleh bencana.
“Di Jawa itu masih banyak sekolah-sekolah yang sebetulnya mendesak untuk dibantu, tetapi skala prioritasnya kalah dengan kondisi sekolah-sekolah yang terdampak bencana,” ungkapnya.
Menurut Agung, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memiliki pemetaan kebutuhan yang akurat dalam menentukan prioritas pembangunan sarana pendidikan.
Rehabilitasi sekolah terdampak bencana tetap harus menjadi perhatian, tetapi kebutuhan sekolah lain juga perlu diperhitungkan agar distribusi anggaran pendidikan berjalan secara proporsional.
Komisi X Perkuat Fungsi Pengawasan
Agung menegaskan Komisi X DPR RI akan membawa hasil kunjungan lapangan tersebut dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap program pemulihan pendidikan pascabencana.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan menghasilkan bangunan sekolah yang layak.
Ia berharap rehabilitasi tidak berhenti pada penyelesaian fisik semata. Kualitas bangunan, ketepatan waktu, serta kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik dan sekolah harus menjadi bagian dari evaluasi.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan, program rehabilitasi diharapkan mampu mempercepat pemulihan pendidikan sekaligus memastikan anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (red)
Berita terkait
