MANGGARAI, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Edi Oloan Pasaribu mendesak pemerintah bergerak cepat memetakan kerusakan sejumlah bangunan sekolah akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Edi, pemetaan dan asesmen kondisi bangunan sekolah menjadi langkah penting untuk menentukan apakah fasilitas pendidikan yang rusak masih dapat direvitalisasi atau harus dibangun kembali.
“Konstruksi bangunan sekolah dan kelas yang hancur perlu diukur skalanya, apakah cukup direvitalisasi atau harus diratakan dan dibangun baru,” kata Edi saat meninjau kondisi sejumlah sekolah di Kabupaten Manggarai, NTT, Jumat (4/9/2026).
Kerusakan Sekolah Harus Segera Dipastikan
Edi menilai pemerintah perlu segera mengetahui tingkat kerusakan setiap bangunan sekolah terdampak gempa. Asesmen tersebut diperlukan agar penanganan tidak dilakukan secara seragam. Bangunan dengan kerusakan ringan dapat ditangani melalui rehabilitasi, sementara bangunan yang mengalami kerusakan berat perlu mendapat penanganan lebih serius.
Menurutnya, kepastian mengenai kondisi bangunan juga penting untuk menjamin keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik ketika aktivitas pembelajaran kembali berlangsung.
Komisi X DPR RI berharap hasil pemetaan kerusakan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Selain melihat kondisi bangunan sekolah, Komisi X DPR RI turut meninjau pelaksanaan program kelas darurat yang disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Program tersebut menjadi salah satu upaya agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung meskipun sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan akibat gempa.
Edi mengatakan keberadaan kelas darurat penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak terdampak bencana.
“Kita meninjau program kelas darurat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kita juga menyapa murid-murid dan memberikan semangat. Kedatangan kami di sini menyuntikkan api spirit untuk belajar dan optimisme kepada anak-anak,” tuturnya.
Hak Pendidikan Anak Tak Boleh Terhenti
Edi menegaskan bencana tidak boleh membuat peserta didik kehilangan hak memperoleh pendidikan.
Karena itu, pemerintah perlu menjalankan dua langkah secara bersamaan, yakni memastikan tersedianya ruang belajar sementara dan mempercepat penanganan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.
Kelas darurat dapat menjadi solusi selama proses asesmen, rehabilitasi, maupun pembangunan kembali sekolah dilakukan.
Dengan adanya ruang belajar sementara, aktivitas pendidikan diharapkan tetap berjalan sehingga anak-anak tidak terlalu lama kehilangan rutinitas belajar akibat bencana.
Pemerintah Diminta Bergerak Cepat
Komisi X DPR RI berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil asesmen kerusakan sekolah di Kabupaten Manggarai.
Menurut Edi, respons cepat dibutuhkan agar proses pemulihan fasilitas pendidikan tidak berlarut-larut.
Penanganan sekolah terdampak gempa juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan, kelayakan bangunan, serta kebutuhan peserta didik dan tenaga pendidik.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kegiatan belajar mengajar sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa fasilitas pendidikan yang terdampak bencana mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Bagi Edi, pemulihan sekolah bukan hanya persoalan memperbaiki bangunan, tetapi juga memastikan anak-anak di wilayah terdampak tetap memiliki ruang untuk belajar, tumbuh, dan menatap masa depan dengan optimisme (red)
Berita terkait
