JAKARTA, BERITA SENAYAN — Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI memperkuat fungsi pengawasan terhadap kementerian yang dinilai masih lambat merealisasikan anggaran pemerintah.
Menurut Bahlil, percepatan realisasi anggaran menjadi salah satu kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja.
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan pengarahan kepada kader dan anggota Fraksi Partai Golkar dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (18/8/2026).
Bahlil mengatakan, anggota Fraksi Golkar harus serius mengikuti pembahasan RAPBN 2027. Pengawasan tersebut, kata dia, penting untuk memastikan adanya kesinambungan antara arah kebijakan Presiden, program kementerian, dan dukungan anggaran.
“Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi program di kementerian dengan alokasi. Jangan terjadi distorsi antara apa yang menjadi gagasan dan apa yang menjadi program,” kata Bahlil.
Bahlil Minta Kementerian Jangan Lambat Eksekusi Anggaran
Bahlil secara khusus meminta anggota Fraksi Golkar tidak ragu menyampaikan kritik kepada kementerian yang realisasi anggarannya masih rendah.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPR harus digunakan untuk mendorong agar anggaran yang telah disiapkan pemerintah segera diterjemahkan menjadi program konkret yang memberikan dampak kepada masyarakat.
“Nah, saya harus jujur mengatakan bahwa terlepas dari persoalan berapa besar pendapatan yang dianggarkan, saya juga meminta kepada seluruh fraksi agar mengejar kementerian-kementerian yang realisasinya itu lambat,” tegas Bahlil.
Ia menilai keterlambatan belanja pemerintah berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi nasional. Sebab, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kalau belanja pemerintah sebagai trigger terhadap pertumbuhan lambat untuk dieksekusi itu pasti akan terdampak pada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan,” jelasnya.
Bahlil menegaskan, pengawasan terhadap kementerian bukan berarti Fraksi Golkar tidak mendukung pemerintahan. Sebaliknya, kritik diperlukan agar setiap program pemerintah dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Target Ekonomi 2027 Dipatok Enam Persen
Dalam pengarahan tersebut, Bahlil juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu sasaran dalam RAPBN 2027.
Ia meminta target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dijadikan acuan bersama untuk mendorong percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Pertumbuhan ekonomi kita itu ditargetkan memang agak besar di 2027 dan memang saya pikir ini harus kita jadikan sebagai acuan dalam rangka memotivasi kita untuk mendorong agar bisa tercapai yaitu 6 persen,” ujarnya.
Bahlil menilai pencapaian target tersebut membutuhkan kerja bersama, termasuk melalui optimalisasi belanja pemerintah dan percepatan implementasi program kementerian.
Misbakhun: Target Enam Persen Jadi Sinyal Optimisme
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun turut menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam RAPBN 2027 sebagai sinyal optimisme pemerintah terhadap perekonomian nasional.
Menurut politikus Partai Golkar tersebut, target itu sekaligus menunjukkan upaya pemerintah membawa Indonesia keluar dari pola pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen menuju level pertumbuhan yang lebih tinggi.
“Pertumbuhan ekonomi 6 persen ini adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan pesan yang kuat kepada pasar bahwa Bapak Presiden memberikan sinyal yang optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi kita tahun 2027 nanti,” ujar Misbakhun.
Ia mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan tersebut perlu diarahkan untuk menjaga likuiditas, menggerakkan sektor riil, serta mendorong peningkatan penyaluran kredit perbankan.
“Konsolidasi besar ini tidak bisa berjalan sendiri hanya dari dorongan kebijakan fiskal semata maupun kebijakan moneter semata. Harus berasal dari bauran kebijakan sehingga resultannya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat menuju target 6 persen,” kata Misbakhun.
Bahlil menegaskan, percepatan realisasi anggaran dan pengawasan parlemen harus berjalan beriringan agar target pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen RAPBN, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi, lapangan kerja, dan manfaat bagi masyarakat (red)
Berita terkait
