JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tidak ragu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kementerian. Ia menegaskan, menteri yang berasal dari kader Golkar sekalipun harus siap menerima kritik jika pelaksanaan program pemerintah berjalan lambat.
Menurut Bahlil, keberanian memberikan koreksi merupakan bagian dari tanggung jawab politik Golkar sebagai salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pesan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan pengarahan kepada pengurus DPP, DPD, dan Fraksi Golkar DPR RI, Selasa (18/8/2026).
“Semua menteri yang ada di Golkar enggak boleh merasa kalau dikoreksi oleh parlemen, enggak boleh merasa bahwa itu kita tidak didukung,” ujar Bahlil.
Menteri Golkar Harus Siap Dikritik
Bahlil menegaskan tidak boleh ada sikap eksklusif hanya karena seorang menteri berasal dari Partai Golkar. Menurutnya, ukuran yang digunakan harus sama, yakni sejauh mana program pemerintah dapat direalisasikan sesuai target.
Ia bahkan mencontohkan kementerian yang saat ini dipimpinnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil menyatakan dirinya juga harus siap dikritik apabila pelaksanaan program di kementeriannya dinilai lambat.
“Nggak apa-apa, itu kita harus fair,” katanya.
Menurut Bahlil, keterlambatan realisasi program pemerintah bukan persoalan administratif semata. Lambannya eksekusi anggaran dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja.
“Kalau programnya sudah jalan, memperlambat realisasi itu sama dengan menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Koreksi Bukan Berarti Menolak Pemerintah
Bahlil mengingatkan kader Golkar di parlemen agar tidak khawatir kritik mereka dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan.
Sebaliknya, ia meminta kritik disampaikan secara konstruktif dan berbasis argumentasi sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
“Mana ada orang yang hebat tanpa ada koreksi,” tegas Bahlil.
Ia juga meminta para menteri dari Golkar tidak bersikap defensif ketika mendapatkan kritik dari Fraksi Golkar di DPR. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting untuk menjaga kualitas pemerintahan.
Fraksi Golkar Diminta Kawal Anggaran
Selain mengawasi kinerja kementerian, Bahlil meminta Fraksi Golkar DPR RI memperhatikan secara serius pembahasan RAPBN 2027.
Menurutnya, arah kebijakan Presiden harus diterjemahkan secara konsisten ke dalam program kementerian dan kemudian didukung melalui alokasi anggaran yang tepat.
“Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi program di kementerian dengan alokasi,” ujarnya.
Bahlil menilai jangan sampai terjadi distorsi antara visi pemerintah dengan program yang dijalankan kementerian. Karena itu, Fraksi Golkar harus memastikan pembahasan anggaran tidak kehilangan arah dari prioritas pemerintahan.
“Jangan terjadi distorsi antara apa yang menjadi gagasan dan apa yang menjadi program,” pungkasnya.
Bagi Bahlil, dukungan politik kepada pemerintahan Prabowo-Gibran justru harus dibarengi keberanian melakukan koreksi, sehingga program pemerintah tidak hanya kuat dalam perencanaan, tetapi juga cepat dalam pelaksanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat (red)
Berita terkait
