JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah segera menangani sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Lalu Hadrian, keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan pascabencana. Namun, penanganan kerusakan sekolah juga tidak boleh mengorbankan hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan.
“Banyaknya sekolah yang rusak akibat gempa di NTT harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” ujar Lalu Hadrian.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi seluruh sekolah terdampak, termasuk tingkat kerusakan masing-masing bangunan. Sekolah yang dinilai tidak aman, kata dia, tidak boleh digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sebelum dinyatakan layak. Pemerintah juga perlu menyediakan ruang belajar sementara agar proses pendidikan tidak terhenti.
Lalu Hadrian juga mendorong percepatan pencairan anggaran untuk penanganan sekolah terdampak gempa. Menurutnya, pemulihan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan tetap memperhatikan kebutuhan guru maupun siswa.
“Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pencairan anggaran, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memberikan dukungan kepada guru serta siswa yang terdampak. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kedua karena proses pemulihan pendidikan berjalan lambat,” tegasnya.
Menurutnya, keterlambatan pemulihan pendidikan dapat memperpanjang dampak bencana terhadap peserta didik, baik dari sisi keberlangsungan pembelajaran maupun kondisi sosial di lingkungan sekolah. Karena itu, ia meminta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta pihak terkait diperkuat agar penanganan dapat berjalan efektif.
Lalu Hadrian menekankan bahwa pembangunan kembali sekolah yang rusak tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi bangunan seperti sebelum gempa. Ia meminta setiap pembangunan kembali fasilitas pendidikan memperhatikan standar konstruksi tahan gempa sehingga sekolah menjadi lebih aman dan tangguh menghadapi potensi bencana berikutnya.
“Pemerintah tidak boleh hanya memperbaiki bangunan lama. Sekolah yang dibangun kembali harus menggunakan standar konstruksi tahan gempa agar lebih aman dan tangguh,” katanya.
Menurutnya, pengalaman bencana harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan gempa tinggi.
Selain pembangunan fisik, Lalu Hadrian meminta pemerintah memperkuat sistem mitigasi bencana di lingkungan sekolah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi, simulasi gempa secara berkala, pelatihan kebencanaan bagi guru, serta edukasi kepada siswa mengenai prosedur penyelamatan diri.
“Kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian penting dari pengelolaan satuan pendidikan, khususnya di daerah dengan risiko bencana tinggi seperti NTT,” ujarnya.
Menurut dia, mitigasi bencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan gedung. Kesiapan sumber daya manusia di lingkungan sekolah juga menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko korban ketika bencana terjadi.
Lalu Hadrian juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam seluruh proses rehabilitasi maupun pembangunan kembali sekolah terdampak gempa. Ia meminta anggaran yang dialokasikan pemerintah dipastikan tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk pemulihan fasilitas pendidikan.
“Seluruh proses pembangunan harus transparan dan diawasi agar anggaran tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
Ketua DPW PKB NTB tersebut menegaskan, pemulihan sekolah pascagempa harus menjadi momentum untuk membangun fasilitas pendidikan yang lebih aman, tangguh, dan siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang (red)
Berita terkait
