JAKARTA, BERITA SENAYAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan kritis terkait arah pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, belanja negara, program prioritas nasional hingga pengelolaan defisit.
Juru Bicara Fraksi PKB DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyampaikan pandangan tersebut dalam Pemandangan Umum Fraksi PKB terhadap RUU APBN 2027 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Kaisar mengatakan PKB sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto bahwa APBN tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen keuangan negara. Menurutnya, APBN harus menjadi instrumen negara untuk melindungi rakyat sekaligus mendorong transformasi ekonomi.
“Fraksi PKB mendukung penyusunan RAPBN 2027 yang berpijak pada semangat Pasal 33 UUD 1945, yakni menyusun strategi ekonomi dan fiskal untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” ujar Kaisar.
Menurutnya, arah tersebut sejalan dengan gagasan Prabowonomics, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan menghasilkan keadilan, kedaulatan dan kesejahteraan.
PKB Soroti Target Pertumbuhan 5,9 Persen
Kaisar menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 persen pada 2027 relatif optimistis di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Karena itu, pemerintah diminta menggeser sumber pertumbuhan dari capital-driven growth menuju productivity-driven growth.
“Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan berbasis produktivitas melalui reformasi regulasi, efisiensi logistik, digitalisasi, penguatan industri manufaktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Fraksi PKB juga menyoroti target Rasio Gini 2027 sebesar 0,362–0,367. Target tersebut dinilai lebih baik sekaligus optimistis, tetapi pemerintah harus memastikan pertumbuhan sektor bernilai tambah tinggi tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah atau kelompok pemilik modal tertentu.
PKB mendorong penguatan ekonomi masyarakat pedesaan melalui berbagai kebijakan strategis nasional. Pemerintah juga diminta mengelola arus urbanisasi agar tidak menggerus kapasitas ekonomi desa.
“Perekonomian kelas menengah-bawah di perkotaan harus diperkuat, terutama melalui bantuan dan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal,” ujar Kaisar.
Pendapatan Negara Harus Diperkuat
Fraksi PKB turut memberikan perhatian terhadap target pendapatan negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp3.426,0 triliun, atau sekitar 12,25 persen terhadap PDB.
Kaisar menilai target tersebut cukup impresif, tetapi pencapaiannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah meningkatkan mobilisasi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Di sisi belanja, RAPBN 2027 merencanakan pengeluaran sebesar Rp4.097,2 triliun, terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat Rp3.362,2 triliun dan Transfer ke Daerah Rp735,0 triliun.
PKB mendesak pemerintah memastikan setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian.
“Belanja negara harus benar-benar diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jangan sampai anggaran besar tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat,” tegas Kaisar.
PKB Dorong Program Prioritas Tepat Sasaran
Terkait Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027, Fraksi PKB menyatakan dukungan terhadap pelaksanaannya sebagai instrumen konsolidasi kebijakan lintas sektor.
Kaisar menekankan setiap program prioritas harus memiliki sasaran yang jelas dan saling terintegrasi agar mampu mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.
PKPN 2027, menurut dia, perlu diarahkan untuk memperkuat sejumlah sektor strategis, mulai dari kedaulatan pangan, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, pengurangan kemiskinan, hingga ketahanan lingkungan dan penanggulangan bencana.
Ingatkan Pemerintah Soal Defisit
Fraksi PKB juga menyoroti rencana defisit RAPBN 2027 yang diproyeksikan sebesar 2,40 persen terhadap PDB.
Kaisar meminta pemerintah mengelola defisit secara hati-hati agar tetap aman dan terukur bagi keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah maupun panjang.
“Kebijakan pembiayaan anggaran harus diarahkan melalui bauran pembiayaan utang dan nonutang yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko pada tingkat yang terkendali,” katanya.
Menurut Kaisar, keberlanjutan APBN tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan kebijakan fiskal. APBN juga harus mampu menjadi pengungkit transformasi ekonomi yang inklusif, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas kesejahteraan masyarakat.
“APBN harus menjadi instrumen yang memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas, inklusif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkas Kaisar (red)
Berita terkait
