JAKARTA, BERITA SENAYAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menegaskan komitmennya mengawal implementasi visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto atau Prabowonomic, terutama melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V Fraksi PKB, Sudjatmiko, menilai pembangunan dan rehabilitasi jalan daerah harus menjadi salah satu prioritas karena infrastruktur tersebut bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut Sudjatmiko, keberadaan jalan kabupaten dan kota memiliki peran strategis dalam menghubungkan sentra produksi dengan pasar, pusat distribusi, fasilitas publik, hingga jaringan jalan nasional dan provinsi.

“Prabowonomic menaruh perhatian besar pada kemandirian ekonomi dari bawah. Untuk itu, pemerataan infrastruktur tidak boleh hanya bertumpu pada jalan tol atau jalan nasional, tetapi juga harus menyasar jalan daerah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi perekonomian petani, pekebun, nelayan, dan pelaku UMKM,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

IJD Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Daerah

Sudjatmiko menilai Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) dapat menjadi instrumen penting untuk mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur di daerah, terutama wilayah yang memiliki keterbatasan fiskal.

Ia mendorong keberlanjutan program tersebut sekaligus peningkatan alokasi anggaran agar semakin banyak ruas jalan strategis yang dapat ditangani.

“Banyak ruas jalan daerah yang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat, tetapi kemampuan fiskal pemerintah daerah belum selalu cukup untuk melakukan penanganan secara optimal. Karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui IJD menjadi penting untuk mempercepat peningkatan kondisi jalan tersebut,” katanya.

Menurut Sudjatmiko, persoalan jalan daerah tidak semata-mata berkaitan dengan infrastruktur fisik. Kondisi jalan juga memiliki hubungan langsung dengan produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat.

Jalan yang rusak, kata dia, dapat meningkatkan biaya distribusi, memperlambat mobilitas barang, serta menyulitkan masyarakat membawa hasil produksi menuju pasar.

Sebaliknya, peningkatan kemantapan jalan akan memperlancar rantai pasok dan memperluas akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi.

Dorong Jalan Strategis Sentra Produksi

Sudjatmiko mengatakan Fraksi PKB di Komisi V DPR RI akan mengawal agar pembangunan jalan daerah tidak sekadar mengejar jumlah ruas yang dibangun, tetapi benar-benar mempertimbangkan aspek strategis dan manfaat ekonomi.

“Fraksi PKB di Komisi V DPR RI akan terus mengawal agar alokasi pembangunan jalan daerah benar-benar diarahkan pada ruas-ruas strategis yang menopang ketahanan pangan, memperkuat konektivitas sentra produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.

Ia menyebut jalan daerah memiliki posisi penting dalam mendukung petani, pelaku UMKM, pedagang, nelayan, hingga masyarakat perdesaan.

Karena itu, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, memenuhi standar teknis, serta memiliki kualitas dan daya tahan yang baik.

Jalan Mantap, Ekonomi Desa Bergerak

Sudjatmiko menekankan bahwa pembangunan jalan daerah harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi nasional dari tingkat paling bawah.

Dengan kondisi jalan yang semakin baik, petani akan lebih mudah membawa hasil panen, UMKM dapat memperluas akses pasar, sementara distribusi kebutuhan pokok menjadi lebih efisien.

“Kalau jalan kabupaten dan kota semakin mantap, perputaran ekonomi di desa juga semakin cepat. Petani lebih mudah membawa hasil panen, UMKM lebih mudah menjangkau pasar, dan masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pada akhirnya harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Inilah yang harus kita pastikan agar pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkas Sudjatmiko (red)