JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Saadah, mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi ancaman krisis air yang mulai melanda sejumlah sentra pertanian. Menurutnya, keterlambatan penanganan berpotensi memicu gagal panen, menekan kesejahteraan petani, hingga mengganggu ketahanan pangan nasional.
Desakan tersebut disampaikan menyusul laporan kekeringan yang mulai dirasakan petani di berbagai daerah, salah satunya di Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
“Kami mendapat laporan dari sejumlah daerah mengenai ancaman krisis air pada musim tanam. Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele karena air merupakan kebutuhan paling mendasar dalam proses budidaya pertanian. Jangan sampai krisis air berubah menjadi krisis kesejahteraan bagi para petani,” ujar Rina Saadah di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Rina menegaskan, kekurangan pasokan air tidak hanya mengancam produktivitas pertanian, tetapi juga dapat meningkatkan biaya produksi, mengurangi pendapatan petani dan buruh tani, serta memicu kenaikan harga pangan akibat turunnya hasil panen.
Karena itu, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan air darurat ke wilayah-wilayah yang terdampak untuk menyelamatkan tanaman yang sedang memasuki musim tanam.
Selain penanganan jangka pendek, Rina juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air guna mengantisipasi kekeringan yang diperkirakan berlangsung lebih panjang tahun ini.
“Pemerintah perlu mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, memperbanyak pembangunan embung dan tampungan air, membangun sumur bor di wilayah yang memiliki potensi air tanah, serta memasang jaringan perpipaan menuju lahan-lahan pertanian,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat tersebut.
Menurut Rina, penguatan infrastruktur irigasi harus dibarengi dengan koordinasi lintas sektor antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, dan kelompok tani agar pemetaan wilayah rawan kekeringan dapat dilakukan lebih dini.
Ia menilai sistem mitigasi yang terintegrasi akan membantu pemerintah mengambil langkah cepat sebelum kerusakan tanaman terjadi secara luas dan menyebabkan kerugian besar bagi petani.
“Pemerintah harus bekerja secara ekstra, karena ancaman kekeringan tahun ini lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya (red)
Berita terkait
