JAKARTA, BERITA SENAYAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar seluruh partai politik mewajibkan calon kepala daerah mengikuti pendidikan atau sekolah partai sebelum maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Usulan itu disampaikan sebagai respons atas maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Tito, pembekalan sejak awal sangat penting agar calon kepala daerah memahami tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, hingga mekanisme birokrasi sebelum memimpin daerah.
“Mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat. Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu,” ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Tito menegaskan Kementerian Dalam Negeri siap terlibat apabila partai politik ingin menyelenggarakan pelatihan bagi para calon kepala daerah.
Ia mengatakan, Kemendagri dapat menghadirkan materi mengenai birokrasi, penyusunan APBD, tata kelola keuangan daerah, hingga menghadirkan KPK untuk memberikan pemahaman mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
“Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya enggak dibohongin sama stafnya,” katanya.
Tak hanya sebelum menjabat, Tito juga mengusulkan adanya pembinaan berkala bagi kepala daerah setelah resmi dilantik. Menurutnya, penyegaran kompetensi dapat dilakukan setiap enam bulan melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), maupun lembaga pemerintah lainnya.
“Setelah itu mungkin bisa juga kami siap juga kalau seandainya per enam bulan sekali mereka ada penyegaran, entah di IPDN atau BPSDM, kami punya lembaga-lembaga itu,” ujarnya.
Tito menilai penguatan kapasitas kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak karena tidak semua pemimpin daerah berasal dari latar belakang birokrasi. Banyak kepala daerah berasal dari kalangan pengusaha, swasta, hingga artis yang membutuhkan pemahaman teknis mengenai tata kelola pemerintahan.
“Karena latar belakangnya berbeda, enggak semuanya ngerti birokrasi. Bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta. Yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi. Nah ini yang perlu sangat teknis,” pungkasnya (red)
Berita terkait
