JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang belakangan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, rentetan kasus tersebut memunculkan tanda tanya, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya skenario tertentu di balik fenomena tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Doli menyusul OTT KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Meski demikian, Partai Golkar menegaskan tetap menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.
“Saya semakin terheran-heran ya, kenapa hampir setiap minggu ada saja kepala daerah yang terjerat OTT. Apa mereka para kepala daerah sudah tidak faham lagi membedakan mana tindakan korupsi mana yang tidak ya?” ujar Doli kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, banyaknya kepala daerah yang ditangkap dalam waktu berdekatan menimbulkan pertanyaan di ruang publik. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya faktor lain yang melatarbelakangi rangkaian penindakan tersebut.
“Atau memang ada skenario, yang entah dari siapa dan motifnya apa, untuk menampilkan parade korupsi dan tontonan ‘show up’ penangkapan para kepala daerah. Saya juga lama-lama kehabisan komentar dengan fenomena ini,” tegasnya.
Meski mempertanyakan fenomena tersebut, Doli menegaskan Partai Golkar tetap konsisten mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Menurutnya, komitmen itu juga berlaku apabila pihak yang diduga terlibat merupakan kader maupun kepala daerah yang diusung Partai Golkar.
“Tentu Golkar mempunyai komitmen terhadap setiap upaya apa pun dalam rangka pemberantasan korupsi, dan tidak ada tebang pilih. Sekalipun kepala daerah yang diduga melakukan itu adalah kader Golkar atau yang pernah diusung oleh Partai Golkar, apabila memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kami menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
Doli menambahkan, Partai Golkar akan terus memperkuat pembinaan terhadap seluruh kader agar mengedepankan langkah-langkah pencegahan dan menjauhi praktik korupsi.
“Sembari kami tetap terus berupaya melakukan pembinaan terhadap seluruh kader agar lebih mengedepankan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi,” pungkasnya (red)
Berita terkait
