JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan hingga saat ini DPR belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Karena itu, ia meminta pemerintah segera memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, hingga skema anggaran lembaga pendidikan baru tersebut agar tidak memicu polemik di tengah masyarakat.
Menurut Lalu, Komisi X DPR masih menunggu penjelasan langsung dari pemerintah, yang diharapkan dapat disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada masa sidang mendatang.
“Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat Raker dengan Kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat,” kata Lalu kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Politikus Fraksi PKB itu menegaskan bahwa hingga kini tidak ada pembahasan resmi mengenai URI di Komisi X DPR.
“Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya,” ujarnya.
Lalu menilai pemerintah harus mampu menjelaskan urgensi pendirian URI, mengingat Indonesia telah memiliki banyak perguruan tinggi negeri (PTN) maupun lembaga pendidikan kedinasan yang selama ini mencetak sumber daya manusia dan calon pemimpin nasional.
Menurutnya, keberadaan URI harus memiliki nilai tambah yang jelas dan tidak sekadar menambah institusi baru dengan fungsi yang tumpang tindih.
“Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan bahwa URI tidak akan membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia maupun mengambil alih fungsi Kemendiktisaintek. Ia menyebut pendirian URI masih dalam tahap kajian dan diarahkan sebagai program afirmasi untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul yang akan ditempatkan pada program prioritas nasional, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
URI sendiri menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Pemerintah menyebut lembaga tersebut dirancang untuk menyiapkan calon pemimpin pemerintahan dan BUMN melalui model pendidikan kepemimpinan yang terintegrasi (red)
Berita terkait
