JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan nasional menyusul meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) yang kini berstatus Level III (Siaga). Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama di tengah potensi ancaman bencana geologi dan cuaca ekstrem.
Puan menegaskan peningkatan aktivitas vulkanik di Selat Sunda harus direspons dengan langkah mitigasi yang terukur, cepat, dan terkoordinasi oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Kesiapsiagaan nasional dalam kebencanaan harus ditingkatkan dalam menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (14/7/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia harus terus memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh.
“Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang menunjukkan intensitas erupsi lebih tinggi menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia harus terus memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh,” ujarnya.
Meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan belum terdapat indikasi tsunami maupun perubahan muka air laut akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, Puan menilai pemerintah tidak boleh lengah.
Menurut mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu, ancaman bencana geologi memang tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat diminimalkan apabila seluruh sistem kesiapsiagaan nasional berjalan secara cepat, terintegrasi, dan berbasis informasi ilmiah.
Puan juga meminta pemerintah menjadikan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai momentum mengevaluasi kesiapan nasional, khususnya di kawasan pesisir Selat Sunda yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Evaluasi tersebut, kata dia, tidak hanya menyangkut pemantauan aktivitas gunung api, tetapi juga efektivitas sistem peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, koordinasi lintas instansi, kapasitas pemerintah daerah, hingga kesiapan masyarakat dalam merespons informasi kebencanaan.
Selain itu, Puan meminta pemerintah memastikan informasi resmi dari PVMBG, BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah dapat tersampaikan secara cepat, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat agar tidak memicu kepanikan maupun penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.
Ia juga menilai kelompok masyarakat rentan perlu dipetakan secara khusus agar proses evakuasi dapat berlangsung lebih efektif apabila terjadi kondisi darurat.
Di sisi lain, Puan menyoroti peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi akibat pengaruh Siklon Tropis Bavi. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap peringatan dini langsung diikuti langkah operasional yang terukur, mulai dari aktivasi posko siaga, kesiapan logistik, perlindungan wilayah pesisir, pengaturan transportasi laut, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan antisipasi dan penanganan bencana. Semakin cepat pemerintah mampu mengubah informasi menjadi aksi, semakin besar peluang untuk mengurangi korban jiwa, melindungi aktivitas ekonomi masyarakat, dan menjaga keberlangsungan pelayanan publik,” pungkas Puan (red)
Berita terkait
