JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Irmawan, meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak bersikap pasif menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan semakin meluas akibat fenomena El Nino hingga 2027. Menurutnya, langkah mitigasi harus segera diperkuat agar krisis air bersih tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Irmawan menilai penanganan kekeringan tidak cukup hanya dengan distribusi bantuan darurat. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan air di wilayah-wilayah yang selama ini rawan terdampak.
“Pemda harus segera melakukan langkah antisipatif dan bergerak cepat agar dampaknya tidak semakin meluas. Jangan hanya bertindak ketika masyarakat sudah mengalami krisis air bersih,” ujar Irmawan di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan akibat El Nino meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, hingga Jawa Barat.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat melaporkan bencana kekeringan telah meluas ke enam kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi. Hingga awal Juli 2026, lebih dari 10.000 warga dilaporkan mengalami krisis air bersih.
Menurut Irmawan, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat sistem mitigasi menghadapi musim kemarau.
Ia meminta pemetaan daerah rawan kekeringan diperbarui secara berkala agar distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong mengoptimalkan pembangunan embung, waduk, sumur bor, hingga sistem pemanenan air hujan sebagai cadangan air jangka panjang.
“Kekeringan yang terjadi hampir setiap musim kemarau harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan air melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan air yang lebih berkelanjutan,” tegasnya.
Irmawan juga menilai koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, PDAM, pemerintah desa, hingga dunia usaha harus diperkuat agar penanganan krisis air bersih berjalan lebih efektif.
Selain langkah mitigasi, ia tetap meminta distribusi air bersih ke wilayah terdampak dilakukan secara berkelanjutan melalui mobil tangki maupun penyediaan tandon air komunal hingga pasokan air kembali normal.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah terdampak kekeringan justru harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih. Beban ekonomi mereka tentu akan semakin berat,” pungkasnya (red)
Berita terkait
