JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, mengingatkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah melahirkan ancaman siber generasi baru yang jauh lebih kompleks dibandingkan serangan digital konvensional.

Peringatan tersebut disampaikan Nurul Arifin dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, kemampuan AI saat ini memungkinkan sistem digital melakukan identifikasi celah keamanan, beradaptasi terhadap pertahanan siber, hingga merancang intrusi secara berkelanjutan tanpa memerlukan kendali manusia secara langsung.

“Perkembangan AI harus menjadi perhatian serius. Ancaman yang muncul tidak lagi sama seperti beberapa tahun lalu karena teknologi ini mampu bekerja dengan kecepatan dan skala yang jauh lebih besar,” ujar Nurul.

Politikus Partai Golkar itu menilai kondisi tersebut menuntut respons yang lebih cepat dari seluruh pemangku kepentingan, terutama BSSN sebagai garda terdepan keamanan siber nasional.

Ia menekankan bahwa penguatan teknologi saja tidak cukup. Pemerintah juga harus membangun koordinasi yang solid antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Nurul, ancaman siber berbasis AI tidak hanya menyasar sistem teknologi informasi, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor ekonomi, layanan publik, perlindungan data pribadi, hingga stabilitas nasional.

Karena itu, ia meminta BSSN memperkuat strategi mitigasi risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi serangan siber yang semakin canggih.

“Penguatan koordinasi antar-lembaga menjadi kunci untuk menghadapi lanskap ancaman digital yang terus berkembang. Tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri,” katanya.

Nurul juga mengingatkan bahwa pesatnya perkembangan AI harus tetap dikendalikan dengan prinsip-prinsip etika dan kepentingan manusia. Menurutnya, teknologi seharusnya menjadi alat bantu untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan menjadi ancaman baru bagi masyarakat.

“Teknologi tidak boleh hanya dilihat dari sisi efisiensi atau keuntungan ekonomi. Manusia harus tetap menjadi pusat dari setiap keputusan yang diambil,” tegasnya.

Ia berharap Indonesia dapat memperkuat sistem keamanan siber nasional secara menyeluruh agar mampu mengantisipasi berbagai risiko yang muncul dari perkembangan kecerdasan buatan di masa depan.

“AI adalah pelayan, manusia adalah tuannya. Jangan sampai peran itu berubah karena kita terlambat mengantisipasi ancamannya,” pungkas Nurul (red)