JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti komposisi anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang dinilai masih didominasi belanja manajemen dan operasional. Ia mengingatkan agar anggaran negara tidak habis untuk urusan administratif, sementara pelaku UMKM masih kesulitan meningkatkan daya saing produknya.
Pernyataan tersebut disampaikan Chusnunia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama BSN, Senin (15/6/2026).
Menurut politisi PKB yang akrab disapa Nunik itu, BSN memiliki posisi strategis dalam membangun kualitas produk nasional. Karena itu, penggunaan anggaran harus mampu memberikan dampak langsung bagi industri dan pelaku usaha kecil.
“Kita ingin melihat roadmap BSN untuk meningkatkan proporsi anggaran yang langsung berdampak pada industri dan UMKM. Akan sulit mencapai target peningkatan daya saing nasional jika porsi terbesar masih digunakan untuk belanja pegawai dan operasional,” ujar Chusnunia.
Ia menilai keberhasilan BSN tidak boleh hanya diukur dari jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikat, atau akreditasi yang diterbitkan. Lebih dari itu, standar yang dibuat harus mampu mengangkat kualitas produk dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global.
Chusnunia menegaskan bahwa UMKM harus menjadi fokus utama dalam kebijakan standardisasi nasional. Sebab, sektor tersebut merupakan tulang punggung perekonomian yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Menurutnya, jika standardisasi mampu menjangkau UMKM secara luas, maka peluang produk lokal untuk masuk pasar ekspor akan semakin terbuka.
“UMKM harus menjadi pelaku utama sekaligus pihak yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi nasional. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton di tengah berbagai program yang dijalankan pemerintah,” tegasnya.
Ia juga meminta BSN memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas produk, perlindungan konsumen, hingga penguatan daya saing industri nasional.
Chusnunia berharap ke depan BSN tidak hanya dikenal sebagai lembaga penerbit standar, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi UMKM agar mampu naik kelas dan bersaing di tingkat internasional.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan UMKM yang lebih kuat, produk yang lebih berkualitas, dan ekonomi nasional yang semakin berdaya saing,” pungkasnya (red)
Berita terkait
