JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi minyak goreng rakyat MinyaKita apabila rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) benar-benar diberlakukan.
Menurut Nasim, kebijakan penyesuaian harga harus diiringi dengan pengawasan ketat di seluruh rantai distribusi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penimbunan maupun permainan harga.
“Kami mendapat informasi bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan menaikkan HET MinyaKita. Namun jika keputusan itu diambil, harus dibarengi dengan pengawasan distribusi yang ketat,” kata Nasim di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Ia menegaskan, tanpa pengawasan yang kuat, kenaikan HET justru berpotensi dimanfaatkan oknum untuk meraup keuntungan berlebih di tengah kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng murah.
Nasim menjelaskan, rencana penyesuaian HET dipertimbangkan pemerintah seiring meningkatnya harga minyak sawit mentah (CPO) dan pelemahan nilai tukar rupiah yang turut memengaruhi harga kebutuhan pokok.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa MinyaKita merupakan program minyak goreng rakyat yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
“Kalau HET naik tetapi distribusinya tidak diawasi dengan baik, harga di tingkat konsumen bisa melonjak jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya disparitas harga MinyaKita di sejumlah daerah, di mana harga di pasar bisa mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter, jauh di atas HET yang saat ini berada di angka Rp15.700 per liter.
Nasim meminta Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan hingga tingkat pengecer guna mencegah praktik penimbunan dan kelangkaan semu.
“Saya minta pemerintah tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti menimbun MinyaKita atau memainkan distribusi,” tegasnya.
Ia menambahkan, penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera sekaligus memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Yang harus dijaga adalah ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat,” pungkas Nasim (red)
Berita terkait
