JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR akan memperkuat pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul kasus hukum yang menyeret sejumlah pejabat lembaga tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tata kelola program dan penggunaan anggaran negara berjalan transparan, akuntabel, serta tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurut Cucun, DPR menghormati sepenuhnya proses hukum yang saat ini ditangani aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa penanganan perkara yang melibatkan BGN merupakan kewenangan institusi penegak hukum, sementara DPR akan fokus menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola lembaga dan pelaksanaan program.
“Mengenai mekanisme proses hukum, kita hormati yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan terkait BGN dan oleh KPK terkait kasus di lingkungan pemerintahan lainnya,” ujar Cucun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Politikus PKB itu menjelaskan pengawasan DPR akan mencakup seluruh tahapan pengelolaan program, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga audit pelaksanaan. Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar program-program prioritas pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetap berjalan sesuai tujuan awal.
“DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri, mulai dari proses perencanaan, proses penganggaran sampai pada audit pelaksanaannya,” katanya.
Cucun menambahkan, Komisi IX DPR RI akan memberikan perhatian khusus terhadap hasil audit dan tata kelola BGN dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) APBN Tahun Anggaran 2027. Ia mengingatkan bahwa setiap lembaga negara telah memiliki sistem pengawasan berlapis, baik internal maupun eksternal.
“Dalam negara ini semua sudah ada fungsinya masing-masing. Ada pengawasan internal, ada pengawasan DPR, ada juga catatan-catatan dari BPK yang harus ditindaklanjuti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cucun berharap pimpinan baru BGN mampu menjalankan amanat Presiden dengan baik dan memastikan seluruh target program strategis dapat terlaksana secara efektif. Ia menegaskan pengawasan DPR bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik dan setiap rupiah anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Harapannya pimpinan BGN yang baru betul-betul menjaga amanat Presiden dan mampu menjalankan seluruh target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Cucun menilai kasus yang terjadi di BGN harus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, ia berharap pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan program-program pemerintah tidak terganggu.
“Yang terpenting sekarang adalah memperkuat tata kelola, memperkuat pengawasan, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya (red)
Berita terkait
