JAKARTA, BERITA SENAYAN – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengingatkan pemerintah agar ambisi menjalankan berbagai program prioritas nasional tidak berujung pada meningkatnya beban fiskal negara. Dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, PDI-P menegaskan bahwa seluruh proyek strategis harus memiliki skema pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Haris Turino, menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam merancang sumber pembiayaan program-program besar agar tidak memperlebar defisit APBN maupun menambah utang negara.
“Prioritas nasional seperti mobil nasional, motor nasional, industri semikonduktor, giant seawall, dan rekonstruksi pascabencana harus memiliki skema pembiayaan yang tidak menambah tekanan, defisit, dan utang negara,” tegas Haris Turino dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Haris, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal negara. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memfokuskan anggaran pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat dan didukung indikator kinerja yang terukur.
Selain mengkritisi pembiayaan program prioritas, PDI-P juga menyoroti target pendapatan negara tahun 2027 yang dipatok sebesar 11,8 hingga 12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut dinilai masih cukup jauh dari target rasio pendapatan negara sebesar 18 persen pada 2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN.
Untuk menutup kesenjangan tersebut, PDI-P mendorong reformasi perpajakan yang lebih adil dan efektif. Pemerintah juga diminta memastikan belanja negara tetap berorientasi pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, serta program perlindungan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan awal KEM-PPKF 2027. Meski seluruh fraksi DPR RI pada akhirnya menyetujui dokumen tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah, sejumlah catatan kritis terkait defisit, utang negara, dan efektivitas belanja tetap menjadi perhatian utama menjelang penyusunan RAPBN 2027 (red)
Berita terkait
