JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyoroti aspek etika dalam kritik yang disampaikan eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menilai kritik dari mantan pejabat seharusnya disampaikan secara lebih proporsional.
Habiburokhman menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar. Namun, menurutnya, posisi sebagai mantan pejabat negara membawa tanggung jawab moral untuk menjaga cara penyampaian agar tetap konstruktif.
“Di era demokrasi dan keterbukaan tentu kritik itu sah. Tapi tetap ada etika yang perlu dijaga, apalagi jika datang dari mantan pejabat tinggi,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).
Ia menambahkan, kritik yang tidak disampaikan secara berimbang berpotensi memunculkan persepsi negatif di ruang publik. Bahkan, menurutnya, hal itu dapat berbalik menjadi perbandingan kinerja antara pejabat lama dan saat ini.
“Kalau tidak hati-hati, kritik seperti itu bisa menjadi bumerang dan justru memicu perbandingan yang tidak produktif,” katanya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan pandangan kritis terkait intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut hal tersebut menjadi perhatian publik dan menyarankan adanya pengurangan lawatan serta pemanfaatan diplomasi virtual.
Dino juga menyinggung besarnya biaya yang dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan kenegaraan, yang mencakup berbagai komponen seperti delegasi, logistik, dan pengamanan.
Menanggapi hal tersebut, Habiburokhman kembali menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik, namun ia mengingatkan agar setiap masukan tetap memperhatikan fakta dan etika komunikasi publik (red)
Berita terkait
