JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Badan Bank Tanah meningkatkan ketersediaan lahan untuk mendukung reforma agraria, pembangunan nasional, dan kepentingan masyarakat luas.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah di Kompleks Parlemen, Senin (18/5/2026).
Menurut Zulfikar, pengelolaan lahan oleh Badan Bank Tanah harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pemerataan ekonomi.
“Komisi II DPR RI ingin memastikan bahwa tanah yang dikelola Badan Bank Tanah benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, reforma agraria, pembangunan dan pemerataan ekonomi,” ujar Zulfikar.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, juga menyoroti pentingnya percepatan pemanfaatan lahan yang telah dikelola Badan Bank Tanah agar program prioritas pemerintah tidak terkendala persoalan ketersediaan tanah.
Komisi II DPR RI menilai sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria di berbagai wilayah.
Selain itu, DPR meminta Kementerian ATR/BPN mengoptimalkan peran kepala daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota guna mempercepat realisasi program reforma agraria.
Dalam rapat yang turut dihadiri Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah/Plh. Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, serta Direktur Jenderal Penataan Agraria ATR/BPN, Embun Sari, Komisi II juga meminta seluruh status dan luasan lahan yang dikelola dipastikan dalam kondisi clean and clear.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh masukan dan pertanyaan anggota DPR paling lambat tujuh hari setelah rapat berlangsung (red)
Berita terkait
