JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Hanif Dhakiri, meminta Bank Indonesia (BI) memberikan penjelasan lebih rinci terkait strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat.
Menurut Hanif, keterbukaan komunikasi dari otoritas moneter sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
“Ketika BI menyampaikan bahwa stabilitas tetap terjaga, publik tentu perlu memahami parameter yang digunakan. Apakah yang dimaksud stabil adalah volatilitas yang masih terkendali, meskipun level kurs mengalami penyesuaian?” ujar Hanif dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur BI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Hanif menilai, pelemahan rupiah yang telah menyentuh kisaran Rp17.670 per dolar AS memunculkan pertanyaan publik mengenai faktor dominan yang memengaruhi kondisi tersebut. Ia meminta BI menjelaskan secara terbuka apakah tekanan berasal dari faktor eksternal seperti penguatan dolar AS dan gejolak global, atau ada persepsi pasar terhadap kondisi ekonomi domestik.
Politisi PKB itu juga menekankan pentingnya transparansi mengenai efektivitas instrumen intervensi yang digunakan BI untuk meredam tekanan kurs.
“Kita perlu mendapatkan gambaran yang jelas terkait langkah stabilisasi yang sedang ditempuh, bagaimana efektivitasnya, dan sejauh mana instrumen yang digunakan mampu meredam tekanan yang ada,” katanya.
Selain itu, Hanif meminta BI membandingkan tingkat volatilitas rupiah dengan negara-negara peers atau negara selevel. Menurutnya, perbandingan tersebut penting agar masyarakat memperoleh konteks utuh mengenai posisi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.
“Kalau ukuran stabilitas adalah volatilitas, maka menarik untuk melihat bagaimana posisi rupiah dibandingkan negara peers. Dengan begitu, publik bisa mendapatkan konteks yang lebih utuh mengenai kondisi kita saat ini,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Hanif juga mengingatkan bahwa menjaga stabilitas ekonomi nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas moneter. Ia menilai dibutuhkan sinergi kuat antara kebijakan fiskal dan moneter agar daya tahan ekonomi nasional tetap terjaga.
“Kita ingin memastikan koordinasi kebijakan berjalan solid. Stabilitas ekonomi membutuhkan sinergi kuat untuk menjaga kepercayaan pasar serta daya tahan ekonomi nasional,” pungkas Hanif (red)
Berita terkait
