JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPP Bidang Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, menanggapi usulan Partai NasDem terkait penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Bestari menilai, meskipun usulan tersebut sah sebagai wacana politik, terdapat potensi motif tersembunyi yang perlu dicermati oleh publik dan partai politik lainnya.
“Sekadar usulan sih sebagai satu wacana itu sah-sah saja. Namun pasti para pihak, dalam hal ini partai politik yang sudah ada di DPRD, tentu akan berhitung baik-baik,” ujar Bestari kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).
Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa penerapan ambang batas di tingkat daerah dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyingkirkan partai politik tertentu dari parlemen.
“Kemungkinan besar ada niat-niat terselubung untuk menyingkirkan sesama kontestan, agar tetap berada pada posisi keterwakilan,” tegasnya.
Selain itu, Bestari juga menyoroti potensi hilangnya suara rakyat jika kebijakan tersebut diterapkan. Menurutnya, banyak kandidat yang membawa aspirasi masyarakat berpotensi gagal masuk parlemen hanya karena tidak memenuhi ambang batas.
“Alangkah sayangnya ketika ada figur yang membawa aspirasi masyarakat di daerahnya, tetapi tidak lolos threshold, akhirnya masyarakat jadi tidak terwakili,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap setiap wacana kebijakan politik yang berpotensi mengurangi kualitas representasi demokrasi.
“Ini harus menjadi warning bagi masyarakat untuk mewaspadai partai politik yang punya keinginan tidak baik, yang ingin menghilangkan hak masyarakat untuk diwakili oleh orang yang mereka percaya,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan agar ambang batas parlemen tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga diterapkan hingga level daerah.
Menurut Rifqi, langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat pelembagaan partai politik dan menciptakan sistem politik yang lebih stabil melalui konsolidasi kekuatan partai (red)
Berita terkait
