JAKARTA, BERITA SENAYAN – Indonesia Development Research (IDR) menyoroti pentingnya penguatan komunikasi publik dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini mengemuka dalam diskusi publik yang digelar IDR pada Minggu (19/4/2026), yang menghadirkan akademisi, jurnalis, serta peneliti untuk membahas implementasi program tersebut.
Analis komunikasi politik IDR, Faisal, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan akademisi menjadi kunci dalam memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Sinergi pemerintah dan akademisi menjadi fondasi penting, baik dalam penguatan riset maupun edukasi publik,” ujar Faisal.
Ia menambahkan, keterlibatan akademisi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Peran Strategis Media
Dalam forum yang sama, jurnalis senior Elik Susanto menyoroti lemahnya penyebaran informasi terkait program MBG. Ia menilai media memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Optimalisasi media bukan sekadar penyebaran informasi, tetapi menjadi kunci membangun pemahaman publik yang utuh sekaligus menangkal hoaks,” jelasnya.
Menurut Elik, penyampaian informasi yang masif, terstruktur, dan kredibel akan meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan program berjalan tepat sasaran.
Evaluasi Program Terus Dilakukan
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariqo Wibawa Satria, menjelaskan bahwa program MBG yang diinisiasi pemerintahan Prabowo Subianto telah dirancang berbasis data nasional dengan pengawasan ketat.
Ia menyebut pemerintah terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas makanan serta dampaknya terhadap kesehatan dan kecerdasan anak-anak Indonesia.
“Kami terus melakukan evaluasi agar program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga mendukung perkembangan kecerdasan anak-anak Indonesia,” ujarnya.
Melalui diskusi ini, IDR menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada implementasi teknis, tetapi juga pada kekuatan komunikasi publik serta kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung kebijakan tersebut (red)
Berita terkait
