Muhammad Isnur: Peradilan Militer Berpotensi Tutupi Kasus Andrie Yunus

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus, melalui peradilan militer berisiko menghambat transparansi dan akuntabilitas hukum. Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menegaskan bahwa mekanisme peradilan umum menjadi opsi yang lebih tepat untuk mengungkap kasus secara menyeluruh.

“Koalisi Masyarakat Sipil sangat menyayangkan respons reaktif dari TNI, yang akan melakukan penyelesaian melalui jalur peradilan militer,” ujar Isnur dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2026).

Menurut dia, persoalan impunitas dalam peradilan militer selama ini menjadi kekhawatiran publik, karena dinilai berpotensi menutup pengungkapan fakta secara utuh. Isnur menilai, kasus ini tidak hanya melibatkan pelaku lapangan, tetapi juga berpotensi menyeret pihak lain dalam rantai komando yang lebih tinggi.

“Bukan tidak mungkin kasus ini menyeret pelaku dengan rantai komando lebih tinggi sebagai aktor intelektualnya,” tegasnya.

Koalisi pun mendesak agar proses hukum dilakukan secara terbuka melalui peradilan umum, sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil. Selain itu, Komnas HAM diminta segera melakukan penyelidikan guna menilai kemungkinan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut. Koalisi juga mendorong pembentukan tim pencari fakta independen untuk memastikan kebenaran peristiwa terungkap secara objektif.

“Kasus ini merupakan ancaman serius bagi pembela HAM dan demokrasi. Penanganannya harus transparan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik,” pungkas Isnur.

Koalisi menegaskan, langkah hukum yang akuntabel menjadi kunci untuk menjamin keadilan sekaligus mencegah terulangnya kekerasan terhadap pembela HAM di masa mendatang (red)