Abdullah: Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Diduga Percobaan Pembunuhan

JAKARTA, BERITA SENAYAN — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdullah, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Menurut Abdullah, aksi brutal tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindak kriminal biasa, melainkan diduga kuat sebagai percobaan pembunuhan sekaligus bentuk intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia (HAM).

Peristiwa tersebut terjadi di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, Kamis (12/3/2026) tengah malam, sesaat setelah Andrie Yunus menyelesaikan perekaman siniar (podcast) yang membahas kritik terhadap isu remiliterisasi.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka bakar serius pada sejumlah bagian tubuh, terutama wajah, mata, dada, serta kedua tangan.

“Kami mengecam keras tindakan ini. Ini bukan sekadar kriminal biasa, tetapi diduga upaya percobaan pembunuhan terhadap aktivis yang vokal menyuarakan HAM,” ujar Abdullah yang akrab disapa Gus Abduh di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Ia juga menyoroti fakta bahwa tidak ada barang berharga milik korban yang hilang dalam kejadian tersebut. Hal itu, menurutnya, memperkuat dugaan bahwa serangan tersebut merupakan aksi terencana yang bertujuan melukai sekaligus meneror korban.

“Fakta bahwa tidak ada barang yang dirampas mengindikasikan ini bukan perampokan, melainkan serangan terencana untuk meneror korban,” tegas legislator asal Jawa Timur itu.

Komisi III DPR RI, lanjutnya, meminta aparat kepolisian segera mengamankan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian serta menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik serangan tersebut.

“Kepolisian harus bekerja profesional dan akuntabel. Ungkap siapa pelakunya dan siapa yang berada di baliknya,” tambahnya.

Abdullah menekankan bahwa transparansi penanganan kasus ini menjadi sangat penting untuk menjaga rasa aman masyarakat, khususnya bagi para aktivis dan pembela HAM dalam menyampaikan pendapat di ruang publik (red)