JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti pentingnya perencanaan keuangan yang matang dalam menghadapi berbagai kemungkinan perubahan teknis pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Menurut Selly, salah satu potensi yang harus diantisipasi pemerintah adalah kemungkinan perubahan rute penerbangan jemaah haji yang dapat berdampak langsung terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“Memberangkatkan jemaah tentu tetap harus dilakukan, tetapi harus disiapkan juga skenario antisipasi, misalnya perubahan rute penerbangan. Ketika rute berubah, otomatis pembiayaan juga akan berubah,” ujar Selly dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa perubahan rute penerbangan tidak hanya berdampak pada aspek teknis perjalanan, tetapi juga pada struktur biaya operasional yang harus ditanggung dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Karena itu, Selly menilai setiap potensi perubahan perlu dibahas secara matang dan disepakati bersama antara pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan DPR RI agar kebijakan yang diambil tetap transparan dan akuntabel.
Selain itu, ia juga menyinggung kemungkinan adanya penyesuaian terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) apabila perubahan rute penerbangan benar-benar terjadi.
Menurutnya, pembahasan mengenai potensi perubahan biaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif agar semua pihak memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.
Selly mengapresiasi sejumlah prinsip yang telah disampaikan pemerintah dalam dokumen pembahasan, terutama terkait prioritas keselamatan jemaah dan penggunaan pendekatan kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan.
Namun demikian, ia menilai aspek keuangan masih perlu diperkuat dalam perencanaan mitigasi risiko penyelenggaraan ibadah haji.
“Prinsip keselamatan jemaah tentu menjadi prioritas utama dan saya sepakat dengan pendekatan kehati-hatian. Namun ada hal yang tertinggal, yaitu mengenai aspek keuangan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap langkah mitigasi risiko dalam penyelenggaraan haji hampir pasti berdampak pada kebutuhan anggaran. Oleh karena itu, perencanaan pembiayaan harus menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan ibadah haji.
Selly juga mengingatkan bahwa dokumen yang disampaikan pemerintah sebelumnya telah menyebutkan potensi perubahan rute penerbangan yang dapat memengaruhi pembiayaan penyelenggaraan haji.
Karena itu, ia menilai pembahasan terkait kemungkinan perubahan BPIH harus dilakukan secara terbuka dan komprehensif agar kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan jemaah serta keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji (red)
Berita terkait
