Sarmuji: Golkar Minta Menkeu Purbaya Segera Mitigasi Risiko APBN

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Muhammad Sarmuji, meminta pemerintah segera melakukan langkah mitigasi fiskal menyusul lonjakan harga minyak dunia dan penguatan dolar Amerika Serikat yang berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Sarmuji, situasi tersebut dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Ketegangan itu mendorong harga minyak dunia menembus lebih dari US$100 per barel sejak Minggu (8/3/2026).

Pada saat yang sama, penguatan dolar Amerika Serikat juga memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp17.000 per dolar AS pada awal perdagangan Senin (9/3/2026).

“Lonjakan harga minyak dunia di atas US$100 per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN bisa sangat signifikan, terutama pada beban subsidi energi,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dan penguatan dolar berpotensi meningkatkan beban subsidi energi pemerintah. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat memperbesar kewajiban pembayaran utang luar negeri Indonesia yang sebagian besar berdenominasi dolar AS.

“Penguatan dolar AS juga secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Artinya, kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah,” katanya.

Sarmuji kemudian meminta Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bawah pimpinan Purbaya Yudhi Sadewa segera melakukan simulasi berbagai skenario ekonomi guna mengantisipasi dampak lanjutan terhadap kondisi fiskal nasional.

“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus segera melakukan simulasi dan mitigasi agar APBN kita tetap valid. Konsekuensi terhadap beban APBN pasti tinggi, terutama pada subsidi,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merespons situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Menteri Keuangan jangan asyik dengan dunianya sendiri. Situasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka agar pemerintah, DPR, dan publik mengetahui langkah-langkah mitigasi yang sedang disiapkan,” ujarnya.

Fraksi Partai Golkar DPR RI, lanjut Sarmuji, akan terus memantau perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Ia menilai kesiapan pemerintah dalam membaca risiko sejak dini sangat penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak geopolitik global.

“Gejolak global tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya terhadap ekonomi nasional harus bisa kita kelola dengan baik. Karena itu langkah antisipatif harus segera dilakukan,” pungkasnya (red)