JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan partainya siap mengawal arah baru pembangunan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat dan berlandaskan amanat konstitusi. Komitmen tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB yang mengusung tema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”.
Dalam pidatonya pada puncak peringatan Harlah PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026), Cak Imin mengatakan usia ke-28 menjadi momentum bagi PKB untuk memperkuat komitmen membangun kemandirian bangsa melalui penguatan ekonomi nasional.
“Alhamdulillah, pada usia ke-28 tahun ini seluruh jajaran PKB semakin solid, kuat, dan siap menjadi garda terdepan perjuangan umat, perjuangan bangsa, dan negara,” ujar Cak Imin.
Menurut Cak Imin, tema Harlah tahun ini mencerminkan keseriusan PKB dalam mendorong pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Kami ingin Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, kokoh, dan mampu berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.
Cak Imin menilai kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis untuk mengembalikan pengelolaan kekayaan alam agar sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Selama lebih dari dua dekade, menurutnya, Indonesia terlalu bergantung pada dinamika ekonomi global sehingga kurang optimal memanfaatkan potensi dalam negeri.
“Selama kurang lebih 25 tahun kita terlalu bergantung pada perkembangan global. Tanpa disadari, kita menjadi abai mengelola kekuatan sendiri. Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar yang harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Karena itu, PKB mendukung berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, termasuk penataan tata kelola sumber daya alam dan kebijakan satu pintu ekspor komoditas strategis.
Namun demikian, Cak Imin menegaskan keberhasilan agenda tersebut membutuhkan reformasi regulasi secara menyeluruh. PKB mencatat sedikitnya terdapat 108 undang-undang yang perlu diselaraskan agar cita-cita kedaulatan ekonomi dapat diwujudkan.
“Perubahan regulasi menjadi syarat penting agar kekayaan negeri ini benar-benar dinikmati rakyat Indonesia. Kedaulatan ekonomi tidak cukup hanya dengan kebijakan, tetapi harus diperkuat oleh regulasi yang berpihak kepada kepentingan nasional,” tegasnya.
Ia juga menilai pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan dan keadilan sosial sehingga manfaatnya dapat dirasakan hingga pelosok daerah.
“Selama ini kita mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi sering kali melupakan pemerataan. Presiden Prabowo sedang membangun keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan. PKB akan terus mengawal agenda tersebut,” katanya.
Cak Imin turut mengapresiasi perubahan arah politik anggaran pemerintah yang mulai memprioritaskan penyelesaian persoalan mendasar masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dasar di berbagai wilayah.
“Politik anggaran harus benar-benar menghadirkan manfaat langsung bagi rakyat, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan,” ujarnya.
Menutup pidatonya, Cak Imin memastikan PKB akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal agenda pembangunan nasional yang berpihak kepada rakyat.
“PKB akan terus bersama Presiden Prabowo mengawal arah baru ekonomi ini. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan rakyat secepat-cepatnya, sesuai amanat konstitusi,” pungkasnya (red)
Berita terkait
