JAKARTA, BERITA SENAYAN – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan pemerintah belum menerima dokumen resmi terkait kepemimpinan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tengah isu dualisme pasca-Muktamar X. Ia memastikan proses verifikasi akan dilakukan sesuai aturan sebelum menentukan kepengurusan yang sah.
“Saya belum dapat datanya, belum tahu apa yang terjadi di PPP,” kata Supratman saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Supratman menyebut, Kementerian Hukum dan HAM akan memeriksa seluruh berkas dan perkembangan internal partai secara menyeluruh. “Prinsipnya, Kementerian Hukum pasti akan melakukan penelitian sesuai mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa proses verifikasi membutuhkan waktu sehingga pemerintah tidak akan mengambil keputusan tergesa-gesa. “Di undang-undang sudah ditentukan, jadi masih lama. Kita pasti memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran partai politik,” ujarnya.
Sebelumnya, dua tokoh PPP, Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum, memicu spekulasi dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang Kabah itu (red)
Berita terkait
