JAKARTA, BERITA SENAYAN – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi beban politik bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan saat PDIP memberikan catatan evaluasi terhadap dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hasto mendorong pemerintah melakukan otokritik terhadap janji-janji kampanye yang belum terpenuhi serta menyerap aspirasi masyarakat mengenai berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Ia menyoroti sejumlah isu, mulai dari tingginya pengangguran terdidik hingga kepercayaan pasar.
Secara khusus, PDIP menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran telah memunculkan persoalan terkait legitimasi politik dan etika dalam penyelenggaraan kekuasaan.
“Presiden Prabowo memiliki suatu beban terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menemukan bagaimana saudara wakil presiden ternyata tidak memenuhi syarat. Mahkamah Konstitusi menemukan tidak adanya bukti-bukti adanya ijazah SMA,” ungkap Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).
Politikus asal Yogyakarta tersebut menilai persoalan itu perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah agar tidak terus membebani jalannya pemerintahan. Menurutnya, kritik dari masyarakat dan kalangan akademisi harus dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki tata kelola kekuasaan.
Hasto Soroti Putusan MK dan Legitimasi Politik Gibran
Hasto mengaitkan polemik persyaratan pendidikan Gibran dengan persoalan etika dan dinamika politik yang muncul sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Menurut Hasto, putusan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peristiwa politik yang kembali memunculkan pertanyaan publik mengenai etika penggunaan kekuasaan. Ia juga menyinggung peran mantan Presiden Joko Widodo dalam dinamika politik yang mengiringi putusan tersebut.
“Ini juga menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka,” tegas Hasto.
Pernyataan itu merupakan penilaian politik Hasto terhadap dampak polemik tersebut bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebelumnya, MK memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Putusan dibacakan pada 6 Oktober 2026 di Gedung MK, Jakarta.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, amar putusan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. MK juga menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui mekanisme sengketa hasil pemilu tersebut.
Hasto Minta Pemerintah Dengarkan Kritik dan Evaluasi Pengelolaan Negara
Selain menyoroti polemik persyaratan pendidikan Gibran, Hasto mendorong pemerintah mendengarkan masukan para akademisi dan guru besar, khususnya mengenai persoalan etika serta penegakan hukum.
Menurutnya, kritik yang disampaikan berbagai kalangan seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pemerintahan. Ia menilai pemerintah perlu membuka ruang bagi aspirasi publik, termasuk suara kritis yang mempertanyakan kebijakan dan praktik penyelenggaraan kekuasaan.
Hasto juga mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap pengelolaan keuangan negara. Ia mendorong efisiensi dan konsolidasi fiskal agar pemerintah dapat menjalankan program secara lebih efektif tanpa terbebani persoalan yang menghambat kinerja.
“Ini juga didengarkan, sebagai evaluasi suara yang paling kritis sekalipun di dalam menghadapi 2 tahun pemerintahan saat ini agar bisa melangkah dengan lebih baik dengan mengurangi beban-beban yang selama ini menjadi penghambat. Termasuk misalnya di dalam konsolidasi fiskal,” pungkasnya.
Bagi PDIP, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berkaitan dengan pencapaian program, tetapi juga menyangkut pemenuhan janji kampanye, penegakan etika, kepercayaan publik, dan efektivitas pengelolaan anggaran.
Hasto berharap pemerintah menjadikan berbagai kritik tersebut sebagai bahan introspeksi untuk memperbaiki kinerja pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, pemerintah perlu merespons aspirasi masyarakat secara terbuka agar berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik tidak terus menghambat jalannya pemerintahan (red)
Berita terkait
