SURABAYA, BERITA SENAYAN – Kebijakan akreditasi perguruan tinggi perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan beban pembiayaan yang justru menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adela Kanasya Adies, mengingatkan bahwa biaya akreditasi harus diperhitungkan secara proporsional, terutama bagi perguruan tinggi swasta (PTS) dengan kemampuan finansial terbatas.

Menurut Adela, biaya akreditasi yang tinggi berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk kebutuhan penting lainnya, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan dosen, penyediaan sarana kelas, dan penguatan sistem penjaminan mutu internal.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI bidang pendidikan tinggi ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur, 20–22 November 2026.

“Memang ternyata biaya akreditasi ini masih menjadi salah satu perhatian kita semua, Bapak-Ibu. Kalau tadi saya mendengar juga yang sudah dijelaskan, keperluan biaya untuk akreditasi ini berapa banyak,” ujar Adela dalam pertemuan tersebut.

Beban Akreditasi Berpotensi Tekan Anggaran Pendidikan

Adela menilai persoalan pembiayaan akreditasi perlu mendapat perhatian karena setiap perguruan tinggi memiliki kapasitas sumber daya yang berbeda. Kondisi tersebut terutama dirasakan PTS kecil dan menengah yang sebagian besar pendapatannya bergantung pada kontribusi mahasiswa.

Ia mengingatkan, tuntutan pembiayaan akreditasi yang tidak sebanding dengan kemampuan perguruan tinggi dapat mempersempit ruang pengembangan kualitas pendidikan.

“Tentunya beban tersebut berpotensi untuk mengurangi ruang pembiayaan, untuk meningkatkan kualitas pelajaran, pengembangan dosen, sarana kelas, dan sistem penjagaan mutu internal,” katanya.

Karena itu, Adela mendorong agar pelaksanaan akreditasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar administratif, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan perguruan tinggi dalam menjaga keberlanjutan layanan pendidikan.

Komisi X Dorong Akreditasi yang Berkeadilan

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi X DPR RI turut mengevaluasi pelaksanaan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Pembahasan mencakup konsistensi standar dan instrumen penilaian, pembagian peran kelembagaan, proses layanan akreditasi, kapasitas asesor, transparansi, serta beban pembiayaan.

Pertemuan yang berlangsung di LLDIKTI Wilayah VII itu dihadiri pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, perwakilan BAN-PT, sejumlah LAM, serta Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Provinsi Jawa Timur.

Adela berharap seluruh masukan dari pemangku kepentingan dapat menjadi bahan bagi Komisi X DPR RI dalam mendorong kebijakan pendidikan tinggi yang lebih baik.

“Saya yakin seluruh masukan dari Bapak-Ibu ini bisa menjadi dasar bagi kami untuk mendorong kebijakan pendidikan ini agar bisa lebih baik lagi secara keseluruhan,” ungkapnya.

Ia menegaskan pentingnya kebijakan akreditasi yang mampu menjaga standar mutu sekaligus memberikan ruang bagi seluruh perguruan tinggi untuk berkembang secara berkelanjutan (red)