JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad, mendesak pemerintah memastikan transformasi digital administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) benar-benar memberikan kemudahan pelayanan, keamanan data, dan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat.
Menurut Ali Ahmad, digitalisasi administrasi kependudukan tidak boleh sekadar memindahkan fungsi KTP elektronik ke telepon genggam tanpa diikuti pembenahan sistem pelayanan publik secara menyeluruh.
Gus Ali, sapaan akrabnya, menilai implementasi IKD perlu dievaluasi secara komprehensif. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas pelayanan, keamanan data, kesenjangan digital, ketergantungan terhadap perangkat elektronik, hingga integrasi sistem antarlembaga.
“Jangan sampai kita sibuk mengejar angka aktivasi, tetapi masyarakat masih diminta membawa fotokopi KTP berulang kali ketika mengakses pelayanan publik. Kalau demikian, esensi transformasi digital belum tercapai,” ujarnya di Jakarta, Rabu (18/11).
Ia menegaskan, IKD seharusnya menjadi instrumen integrasi berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, perbankan, perpajakan, bantuan sosial, perizinan, hingga layanan pemerintahan lainnya.
Karena itu, pemerintah perlu membangun interoperabilitas data agar proses verifikasi identitas berlangsung cepat dan akurat, tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi masyarakat.
Ali Ahmad Soroti Keamanan Data dan Risiko Kehilangan Identitas Digital
Gus Ali mengingatkan pemerintah agar memastikan sistem IKD memiliki perlindungan berlapis terhadap berbagai ancaman keamanan digital, seperti peretasan, pencurian identitas, kebocoran, dan penyalahgunaan informasi pribadi.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital administrasi kependudukan. Jangan sampai masyarakat diminta beralih ke layanan digital, tetapi justru merasa khawatir terhadap keamanan data pribadinya.
“Pemerintah harus memastikan perlindungan berlapis terhadap peretasan, pencurian identitas, kebocoran, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Jangan sampai masyarakat diminta beralih ke sistem digital, tetapi justru dibayangi kekhawatiran terhadap keamanan datanya,” tegasnya.
Selain keamanan data, legislator PKB dari Daerah Pemilihan Malang Raya, Jawa Timur, itu juga menyoroti risiko hilangnya akses identitas digital ketika telepon genggam hilang, rusak, dicuri, atau akun pengguna terkunci.
Ia meminta pemerintah menyiapkan mekanisme pemulihan akun dan verifikasi identitas yang aman, cepat, serta mudah diakses masyarakat.
“Identitas adalah hak warga negara, bukan sesuatu yang boleh bergantung sepenuhnya pada kondisi perangkat elektronik. Jangan sampai telepon genggam hilang, identitas digital ikut hilang, dan masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan negara,” kata Gus Ali.
Ia juga mengingatkan bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan dalam penerapan IKD. Tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar, jaringan internet yang memadai, maupun kemampuan menggunakan aplikasi digital.
Kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, serta warga yang tinggal di wilayah terpencil membutuhkan perhatian khusus agar tidak tertinggal dalam proses digitalisasi pelayanan publik.
Revisi UU Administrasi Kependudukan Jadi Momentum Perkuat IKD
Gus Ali meminta pemerintah tetap menyediakan alternatif pelayanan bagi masyarakat yang belum dapat mengakses IKD. Selain itu, pendampingan aktivasi identitas digital dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi juga perlu dipercepat.
Menurutnya, digitalisasi administrasi kependudukan harus menjadi sarana untuk mempermudah seluruh lapisan masyarakat, bukan justru menciptakan diskriminasi baru akibat perbedaan kemampuan dan akses teknologi.
Ia menegaskan, pembahasan perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Komisi II DPR RI menjadi momentum penting untuk memperkuat landasan hukum transformasi digital tersebut.
Regulasi yang diperbarui nantinya perlu memperjelas kedudukan identitas digital, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, serta mekanisme pertukaran data antarlembaga.
Selain itu, aturan tersebut harus mengatur perlindungan data pribadi, tanggung jawab penyelenggara sistem, hingga mekanisme pemulihan akses identitas apabila masyarakat mengalami kendala.
Dengan landasan hukum dan sistem pelayanan yang kuat, IKD diharapkan tidak hanya menjadi inovasi administrasi kependudukan, tetapi juga mampu mempercepat integrasi layanan pemerintahan sekaligus menjamin hak seluruh warga negara dalam memperoleh pelayanan publik (red)

Berita terkait