JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prana Putra Sohe, mendorong Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) lebih aktif mengoordinasikan sosialisasi program-program strategis Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai program pemerintah yang telah berjalan perlu disampaikan secara lebih masif agar masyarakat memahami tujuan dan manfaatnya.

Prana menilai sejumlah program prioritas Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Sekolah Rakyat, perlu diimbangi dengan strategi komunikasi publik yang lebih kuat.

“Program-program Presiden sebenarnya sudah cukup baik dan patut diapresiasi. Namun, sangat disayangkan sosialisasinya masih kurang. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh program dan manfaat yang sedang dijalankan pemerintah,” ujar Prana dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Mensesneg di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia menilai kementerian dan lembaga terkait, termasuk jajaran komunikasi pemerintah, perlu lebih aktif memanfaatkan media untuk menyampaikan informasi mengenai program-program Presiden. Sosialisasi, menurutnya, tidak cukup hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi harus menjangkau masyarakat secara luas, konsisten, dan mudah dipahami.

Prana berharap Mensesneg mengambil peran lebih besar dalam mengoordinasikan komunikasi kebijakan pemerintah agar informasi mengenai program prioritas Presiden dapat diterima masyarakat secara merata.

Prana Soroti Sosialisasi MBG, CKG, dan Program Pendidikan

Selain persoalan komunikasi publik, Prana mendorong agar program Cek Kesehatan Gratis dikembangkan menjadi layanan kesehatan yang lebih menyeluruh, termasuk kemudahan akses pengobatan gratis bagi masyarakat.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan gratis akan lebih optimal apabila masyarakat yang terdeteksi mengalami gangguan kesehatan juga memperoleh akses terhadap pengobatan. Dengan demikian, negara tidak hanya membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan.

“Jangan hanya pemeriksaan kesehatannya yang gratis, tetapi pengobatan untuk memulihkan kesehatan masyarakat juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai masyarakat sudah mengetahui penyakitnya melalui pemeriksaan gratis, tetapi kesulitan ketika harus menjalani pengobatan,” tegasnya.

Prana juga meminta pemerintah mempertimbangkan penguatan pembiayaan kesehatan melalui dukungan negara secara lebih menyeluruh. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat beban pembiayaan kesehatan yang selama ini ditanggung pemerintah daerah ditangani secara lebih terintegrasi.

Di bidang pendidikan, ia kembali mengingatkan komitmen Presiden Prabowo mengenai pendidikan gratis mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurutnya, komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi program konkret dan masuk dalam prioritas kebijakan pemerintah pada 2027.

Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi Diminta Masuk Prioritas 2027

Prana menegaskan pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Karena itu, pemerintah perlu memastikan akses pendidikan yang terjangkau dan merata menjadi salah satu prioritas utama.

“Presiden pernah menyampaikan komitmen mengenai pendidikan gratis, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Ini perlu terus diingatkan dan dipersiapkan agar dapat diwujudkan dalam program strategis pemerintah pada 2027,” katanya.

Ia berharap Mensesneg dapat memastikan koordinasi komunikasi dan sosialisasi kebijakan Presiden berjalan lebih efektif. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan, tetapi juga sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, dan merasakan manfaatnya.

“Program-program yang baik harus diketahui masyarakat. Karena itu, media kementerian dan seluruh kanal komunikasi pemerintah harus benar-benar bergerak menyosialisasikan kebijakan Presiden secara lebih luas,” pungkasnya (red)