JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Umum DPP PKB, Moh. Rano Alfath, mendesak pemerintah memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, sebagai habitat asli Badak Jawa. Menurutnya, upaya penyelamatan satwa langka tersebut harus difokuskan pada pengamanan habitat, pemantauan populasi, serta penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa dilindungi.
Rano menilai, perlindungan habitat merupakan langkah yang lebih mendasar untuk menjamin kelangsungan hidup Badak Jawa dibandingkan mendorong pemindahan ke kawasan lain yang kelayakannya belum dipastikan.
“Badak Jawa adalah kebanggaan Banten dan kekayaan hayati Indonesia. Sikap saya jelas, menolak pemindahan ke Alas Purwo. Pemerintah harus fokus menjaga badak tetap aman dan lestari di Ujung Kulon,” ujar Rano kepada awak media, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh mengabaikan risiko terhadap keselamatan satwa dalam setiap kebijakan konservasi. Apalagi, setiap individu Badak Jawa memiliki arti penting bagi keberlangsungan spesies yang sangat langka tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu meminta pemerintah meningkatkan patroli kawasan, memperbaiki pengelolaan habitat, serta melakukan pemantauan populasi secara berkelanjutan.
Selain itu, penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa dilindungi harus diperkuat. Menurutnya, perlindungan Badak Jawa tidak akan berjalan optimal tanpa pengawasan yang konsisten dan langkah pencegahan terhadap berbagai ancaman di habitat aslinya.
“Negara punya tanggung jawab menjaga kelestarian badak Jawa beserta ekosistemnya. Kebijakan konservasi harus menjamin keselamatan satwa dan perlindungan habitat,” katanya.
Rano juga mengingatkan bahwa Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang memiliki nilai penting bagi kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Karena itu, pemerintah harus memastikan kawasan tersebut tetap terlindungi dari aktivitas yang dapat mengganggu keutuhan ekosistem.
Ia merujuk Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat serta menekankan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan.
Rano Tolak Pemindahan Badak Jawa Tanpa Kepastian Ilmiah
Terkait wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, Rano menyatakan penolakannya. Ia menilai kelayakan habitat tujuan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui kajian ilmiah yang memadai.
Menurutnya, keselamatan badak harus dijamin sejak proses penangkapan, pengangkutan, hingga adaptasi di lingkungan baru. Ketidakpastian mengenai kondisi habitat tujuan tidak boleh diabaikan dalam pengambilan keputusan.
“Saya tegas menolak pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Perkuat perlindungan di Ujung Kulon, jangan pertaruhkan keselamatan satwa ini,” tegasnya.
Rano juga mengingatkan pemerintah agar menerapkan asas kehati-hatian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain itu, ia merujuk Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam.
“Kalau habitat tujuannya belum terbukti layak, jangan dipaksakan. Setiap individu badak Jawa sangat berharga bagi kelangsungan spesiesnya,” pungkasnya (red)

Berita terkait