JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion Syamsuddin Rogo, mendorong pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS) 24/7 untuk memperkuat pengawasan perbatasan dan mencegah buronan internasional masuk maupun melintasi wilayah Indonesia.
Mafirion menegaskan, peluncuran sistem tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni atau sekadar pencapaian teknologi. Pemerintah harus memastikan implementasinya berjalan efektif di seluruh pintu perlintasan strategis, mulai dari bandara, pelabuhan, hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
“Indonesia tidak boleh menjadi tempat persembunyian yang aman bagi buronan internasional. Negara harus memiliki sistem deteksi dini yang kuat agar setiap ancaman kejahatan lintas negara dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat,” tegas Mafirion di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, perkembangan kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, narkotika, terorisme, dan kejahatan terorganisasi, menuntut sistem pengawasan perbatasan yang semakin terintegrasi.
Ia menjelaskan, I-GHAS 24/7 merupakan sistem yang menghubungkan Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan jaringan informasi Interpol. Melalui sistem ini, petugas dapat menerima peringatan ketika pemeriksaan seseorang atau dokumen perjalanan menemukan kecocokan dengan data yang menjadi perhatian Interpol.
Namun, Mafirion mengingatkan bahwa setiap peringatan harus melalui proses verifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa Red Notice bukan merupakan surat perintah penangkapan internasional yang berlaku secara otomatis.
Mafirion Minta Imigrasi dan Polri Perjelas Koordinasi
Mafirion meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Polri memastikan I-GHAS 24/7 benar-benar berfungsi di lapangan. Pemerintah juga perlu menjelaskan cakupan penerapannya, termasuk jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang sudah terhubung dan aktif menggunakan sistem tersebut.
Ia mendorong pemerintah menyusun peta jalan implementasi yang mencakup penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas petugas, serta penyusunan standar operasional penanganan peringatan Interpol.
Selain itu, koordinasi antara Imigrasi dan Polri harus memiliki pembagian kewenangan yang jelas, mulai dari proses pemeriksaan, verifikasi informasi, hingga pengambilan tindakan hukum.
“Kami meminta agar tak ada ego sektoral dalam menjaga keamanan negara. Harus jelas siapa yang menerima informasi, siapa yang memverifikasi, dan siapa yang mengambil tindakan. Jangan sampai ancaman lolos hanya karena persoalan koordinasi antarlembaga,” katanya.
Legislator asal Riau tersebut juga mendorong pengembangan sistem melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta integrasi data biometrik yang direncanakan pada 2027.
Menurutnya, pengembangan teknologi tersebut harus disertai jaminan keamanan sistem, akurasi data, dan mekanisme pencegahan kesalahan identifikasi agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengawasan perbatasan.
Pengawasan I-GHAS Harus Jamin HAM dan Privasi Masyarakat
Lebih lanjut, Mafirion mendorong adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program I-GHAS 24/7. Menurutnya, keberhasilan sistem tersebut harus diukur melalui sejumlah indikator konkret, seperti luas cakupan pintu perlintasan yang terhubung, kecepatan proses verifikasi, serta efektivitas tindak lanjut setiap peringatan.
Ia menilai, penguatan keamanan perbatasan tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia (HAM) dan pelindungan data pribadi masyarakat.
Setiap informasi yang diterima melalui sistem Interpol harus diperiksa secara cermat sebelum dijadikan dasar pengambilan tindakan. Dengan demikian, upaya mencegah kejahatan lintas negara tetap berjalan tanpa merugikan warga yang tidak bersalah akibat kesalahan identifikasi.
“Keamanan nasional tidak boleh menjadi alasan mengabaikan HAM dan privasi masyarakat. Kita harus tegas terhadap kejahatan, tetapi setiap informasi tetap harus diverifikasi dan digunakan berdasarkan hukum. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dirugikan akibat kesalahan identifikasi,” tegasnya (red)

Berita terkait