JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fauqi Hapidekso, mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberikan perlindungan menyeluruh kepada tujuh santri yang diduga menjadi korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Fauqi menyampaikan keprihatinan sekaligus mengecam dugaan kekerasan seksual yang menimpa para santri tersebut. Menurutnya, pesantren seharusnya menjadi lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan memperdalam ilmu agama.
“Kami sangat prihatin dan mengecam keras dugaan kekerasan seksual terhadap tujuh santri ini. Pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan menimba ilmu agama, bukan justru menjadi tempat mereka mengalami kekerasan. Negara harus hadir dan memastikan para korban mendapatkan perlindungan,” ujar Fauqi, Minggu (15/11/2026).
Legislator asal Jawa Tengah itu menegaskan, perlindungan terhadap korban tidak boleh hanya berfokus pada proses hukum. Para santri yang masih berusia anak-anak membutuhkan pendampingan psikologis, hukum, dan psikososial untuk memulihkan trauma serta menghindari tekanan maupun stigma dari lingkungan sekitar.
Fauqi Minta LPSK Jemput Bola Dampingi Seluruh Korban
Fauqi menilai kekerasan seksual dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kondisi mental, rasa percaya diri, perkembangan sosial, hingga keberlangsungan pendidikan korban.
Tanpa pendampingan yang tepat, para korban berisiko mengalami trauma berkepanjangan. Bahkan, proses pemeriksaan yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis anak dapat memicu trauma ulang ketika mereka harus menceritakan kembali peristiwa yang dialami.
“Jangan sampai korban justru mengalami penderitaan berulang akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Mereka membutuhkan tenaga profesional, baik psikolog, pekerja sosial maupun pendamping hukum. Identitas dan privasi korban juga harus dijaga,” tegasnya.
Karena itu, Fauqi meminta LPSK proaktif menjangkau seluruh korban tanpa harus menunggu pengajuan permohonan perlindungan secara mandiri.
Ia juga mendorong LPSK berkoordinasi dengan kepolisian dan lembaga terkait untuk memastikan para santri terlindungi dari ancaman, intimidasi, maupun tekanan selama proses hukum berlangsung. Pendampingan harus diberikan secara berkelanjutan hingga proses pemulihan korban berjalan.
“LPSK harus jemput bola. Pastikan seluruh korban mendapatkan hak perlindungan dan pendampingan sampai proses pemulihan berjalan. Prioritas kita bukan hanya mengungkap kasus ini, tetapi juga memastikan anak-anak tersebut bisa kembali menjalani kehidupan dan pendidikan dengan aman,” katanya.
Polisi Selidiki Dugaan Kekerasan Seksual Tujuh Santri
Fauqi menegaskan aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan kasus tersebut secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi. Ia mengingatkan agar perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Berdasarkan informasi kepolisian, kasus tersebut dilaporkan pada 8 November 2026 dan kini masih dalam penyelidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
Tujuh santri diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pimpinan pondok pesantren. Dugaan peristiwa tersebut disebut telah berlangsung sejak 2025, dengan modus awal meminta para santri memijat tubuh terduga pelaku.
Fauqi berharap proses penyelidikan dapat berjalan hingga tuntas, sementara perlindungan terhadap para korban tetap menjadi perhatian utama. Ia menekankan bahwa anak-anak yang diduga menjadi korban harus memperoleh ruang aman untuk menjalani pemulihan dan melanjutkan pendidikan tanpa rasa takut (red)

Berita terkait