JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Evaluasi menjelang satu tahun pemberlakuan KUHP nasional itu dinilai penting, terutama untuk mengukur efektivitas alternatif pemidanaan dalam mengatasi persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas).
Hasbiallah, yang akrab disapa Hasbi, menegaskan pembaruan KUHP tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pergantian regulasi dari hukum pidana warisan kolonial Belanda. Perubahan tersebut harus diikuti transformasi praktik penegakan hukum, dari pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang mengutamakan pemulihan, pembinaan, rehabilitasi, dan kemanfaatan.
“Menjelang akhir 2026, pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Kita ingin mengetahui sejauh mana perubahan filosofi pemidanaan benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum. Jangan sampai kita hanya mengganti undang-undang, tetapi pola penegakannya masih menggunakan paradigma lama,” ujar Hasbiallah, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, keberhasilan KUHP nasional tidak cukup diukur dari pemberlakuan aturan baru. Pemerintah juga harus memastikan aparat penegak hukum konsisten menerapkan semangat pembaruan hukum pidana, termasuk dalam penggunaan alternatif pemidanaan dan penanganan perkara yang berdampak pada kepadatan lapas maupun rumah tahanan negara (rutan).
Hasbi Soroti Pidana Alternatif untuk Kurangi Kepadatan Lapas
Hasbiallah menilai sejumlah instrumen dalam KUHP nasional perlu dioptimalkan, di antaranya pidana kerja sosial bagi tindak pidana yang memenuhi persyaratan dan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) untuk memberikan ruang keadilan yang lebih proporsional dalam perkara tertentu.
Selain itu, pendekatan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika juga perlu mendapat perhatian. Menurutnya, penanganan perkara tidak seharusnya selalu berujung pada pemenjaraan apabila tersedia mekanisme lain yang sesuai dengan ketentuan hukum.
“Semangat pembaruan hukum pidana harus tercermin dalam cara kita menangani perkara. Pidana kerja sosial, pemaafan hakim, dan pendekatan rehabilitasi harus menjadi instrumen yang benar-benar diterapkan sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai alternatif pemidanaan hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak berjalan dalam praktik,” tegasnya.
Legislator PKB dari daerah pemilihan Jakarta I itu mengatakan penerapan alternatif pemidanaan dan rehabilitasi memiliki kaitan erat dengan upaya mengatasi kepadatan penghuni lapas dan rutan. Selama ini, perkara narkotika menjadi salah satu penyumbang terbesar jumlah warga binaan pemasyarakatan.
Merujuk data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan periode September–November 2026, tingkat kelebihan kapasitas lapas dan rutan disebut masih mencapai sekitar 94 persen. Jumlah penghuni tercatat lebih dari 279.320 orang, sementara kapasitas ideal hanya sekitar 154.238 orang.
Dari jumlah tersebut, penghuni yang terkait perkara narkotika mencapai kisaran 53,9–54 persen atau sekitar 146.284–150.202 orang.
Sebagai perbandingan, pada November 2025 jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 278.376 orang, sedangkan kapasitas idealnya hanya 146.260 orang. Artinya, terjadi kelebihan kapasitas sebanyak 132.116 orang atau sekitar 90 persen. Penghuni terkait perkara narkotika juga masih berada pada kisaran 50–54 persen.
Hasbiallah: Tambah Bangunan Bukan Solusi Utama Overkapasitas
Hasbiallah menilai data tersebut menunjukkan persoalan kelebihan kapasitas lapas masih menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah. Karena itu, pemberlakuan KUHP nasional harus menjadi momentum untuk membenahi kebijakan pemidanaan, terutama terhadap tindak pidana yang memungkinkan penyelesaian melalui mekanisme alternatif.
Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi kendala penerapan pidana kerja sosial, pemaafan hakim, dan rehabilitasi agar instrumen tersebut benar-benar dapat digunakan sesuai ketentuan hukum.
Ia mengingatkan, persoalan kepadatan lapas tidak akan selesai hanya dengan membangun fasilitas baru atau menambah kapasitas hunian. Perubahan kebijakan pemidanaan juga harus menjadi bagian dari solusi.
“Persoalan kepadatan lapas tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah bangunan atau kapasitas hunian. Pemerintah juga harus mengevaluasi kebijakan pemidanaan. Kita perlu melihat sejauh mana alternatif pemidanaan dan rehabilitasi diterapkan, apa kendalanya, dan bagaimana memastikan orang yang tidak harus dipenjara tidak semuanya berakhir di dalam lapas,” katanya.
Hasbi berharap evaluasi KUHP nasional dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, semangat pembaruan hukum pidana tidak berhenti pada perubahan aturan, tetapi juga mampu menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan (red)

Berita terkait