JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Ida Fauziyah, mendorong pembaruan mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi yang telah berlaku lebih dari dua dekade itu dinilai perlu disesuaikan dengan persoalan masyarakat, terutama meningkatnya transaksi digital dan kompleksitas tanggung jawab platform perdagangan daring.

Ida mengusulkan empat fokus utama dalam revisi regulasi tersebut, yakni membangun sistem pengaduan satu pintu yang terintegrasi, memperjelas tanggung jawab pelaku usaha dan platform digital, menegaskan pembagian kewenangan lembaga, serta menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini dihadapi konsumen.

“Bagi konsumen, persoalannya sederhana: kalau saya dirugikan, ke mana saya mengadu, dan kapan masalah saya selesai? Pembaruan UU ini harus bisa menjawab itu,” ujar Ida di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada keberadaan aturan, tetapi harus memastikan masyarakat memperoleh akses pengaduan yang mudah, penyelesaian sengketa yang jelas, dan kepastian tanggung jawab ketika mengalami kerugian.

Ida Dorong Pengaduan Satu Pintu dan Tanggung Jawab Marketplace

Fokus pertama yang diperjuangkan Ida adalah pembentukan sistem pengaduan konsumen satu pintu berbasis elektronik. Selama ini, konsumen kerap menghadapi prosedur pengaduan yang rumit, berbiaya, dan terpisah-pisah antarinstansi.

Melalui sistem terintegrasi yang dikelola badan penyelenggara, pengaduan diharapkan dapat diselesaikan secara berjenjang. Prosesnya dimulai dari mekanisme internal pelaku usaha tanpa biaya, dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa daring atau Online Dispute Resolution (ODR) di lembaga penyelesaian sengketa, hingga jalur pengadilan apabila diperlukan.

Sistem tersebut juga diharapkan mampu mengarahkan pengaduan secara otomatis sesuai kewenangan sektoral, seperti lembaga penyelesaian sengketa konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Konsumen tidak boleh dipaksa memahami pembagian kewenangan pemerintah dulu hanya untuk mengadu,” tegasnya.

Ida juga mengusulkan agar data pengaduan dimanfaatkan sebagai instrumen pengawasan perilaku pasar atau market conduct, sekaligus sistem peringatan dini untuk mendeteksi pola pelanggaran yang berulang.

Fokus kedua adalah memperjelas tanggung jawab pelaku usaha dan platform digital atau marketplace. Menurut Ida, platform perdagangan daring saat ini tidak sekadar mempertemukan penjual dan pembeli. Mereka juga mengelola pembayaran, identitas penjual, iklan, peringkat produk, rekomendasi, ulasan, hingga data pribadi konsumen.

Karena itu, tanggung jawab platform harus diukur berdasarkan peran nyata dalam ekosistem transaksi, bukan semata-mata status formalnya.

Ida turut mendorong penerapan prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability terhadap produk cacat, baik akibat kesalahan manufaktur, informasi, maupun desain. Selain itu, perlu ditegaskan tanggung jawab bersama atau joint and several liability apabila kerugian konsumen melibatkan rantai distribusi pelaku usaha.

Regulasi baru juga harus memperkuat kewajiban perlindungan data pribadi, termasuk kewajiban melaporkan apabila terjadi kebocoran data.

Tak hanya itu, Ida menilai aturan perlindungan konsumen perlu menjangkau tata kelola algoritma dan kecerdasan artifisial (AI) untuk mencegah praktik manipulatif seperti dark patterns, ulasan palsu, dan promosi terselubung.

“Aturannya jangan terlalu teknis supaya tidak cepat usang. Atur berdasarkan fungsi, risiko, dan dampaknya, bukan nama teknologinya,” katanya.

Ida Ingatkan Jangan Sampai Lembaga Perlindungan Konsumen Tumpang Tindih

Fokus ketiga adalah memperjelas pembagian kewenangan antarlembaga. Ida menilai lemahnya posisi lembaga penyelesaian sengketa dan tumpang tindih pengawasan selama ini membuat pelaksanaan perlindungan konsumen berjalan lambat.

Ia mendukung penguatan badan independen perlindungan konsumen yang memiliki fungsi perencanaan, pengaturan, pengawasan market conduct, perlindungan data konsumen, hingga penindakan administratif. Namun, penguatan tersebut tidak boleh berujung pada penumpukan kewenangan dalam satu lembaga.

“Dulu masalahnya banyak lembaga yang tumpang tindih. Jangan sampai sekarang berganti menjadi satu lembaga yang memegang terlalu banyak fungsi. Pertanyaannya bukan apakah lembaga itu harus kuat, tetapi kuat untuk apa, dan tidak boleh masuk ke fungsi apa,” ujarnya.

Ida menekankan perlunya pembagian tugas yang tegas. Badan perlindungan konsumen berfokus pada kebijakan, pedoman perjanjian baku, koordinasi, dan pengawasan umum. Sementara itu, lembaga penyelesaian sengketa harus bekerja secara independen dengan tenggat putusan yang pasti.

Adapun regulator sektoral seperti OJK dan BPOM tetap menjalankan kewenangan teknis sesuai bidang masing-masing.

Fokus keempat adalah memastikan revisi undang-undang menjawab persoalan nyata masyarakat. Ida mengidentifikasi sejumlah masalah yang perlu dituntaskan, mulai dari lemahnya pengawasan peredaran barang dan jasa, sulitnya akses pengaduan, ketidakjelasan tanggung jawab pelaku usaha di era digital, hingga maraknya klausula baku yang merugikan dan rentannya kebocoran data pribadi.

Menurutnya, keberhasilan pembaruan UU Perlindungan Konsumen tidak boleh hanya diukur dari banyaknya pasal baru. Hal terpenting adalah efektivitas aturan dalam memberikan perlindungan dan kepastian penyelesaian masalah bagi masyarakat.

“Tantangannya bukan menambah aturan sebanyak mungkin. Masalahnya harus jelas, solusinya tepat, kewenangan lembaga tidak tumpang tindih, dan aturannya bisa dijalankan,” pungkas Ida (red)