JAKARTA, BERITA SENAYAN – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) terus diperluas ke berbagai daerah. Namun, keberhasilan program tersebut dinilai tidak cukup hanya diukur dari jumlah kawasan yang dibangun. Peningkatan pendapatan nelayan dan terbukanya peluang usaha bagi masyarakat pesisir harus menjadi tolok ukur utama.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mendukung pengembangan KNMP sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Ia menilai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk kelompok perempuan pesisir, perlu dilibatkan dalam ekosistem ekonomi kampung nelayan.
Menurut Rina, masyarakat tidak seharusnya hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan ikan. Nelayan dan keluarga pesisir perlu mendapat kesempatan untuk mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas.
Berdasarkan pembaruan hingga 12 November 2026, sebanyak 100 lokasi KNMP telah beroperasi di 30 provinsi. Sementara itu, sekitar 1.000 hingga 1.269 lokasi lainnya masih dalam proses pembangunan di 34 provinsi.
Program tersebut menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih dan distribusi 4.582 kapal perikanan hingga 2029. Pada tahap 2025–2026, pengembangan 1.369 lokasi diproyeksikan menjangkau sekitar 563.600 nelayan atau 2,2 juta anggota keluarga nelayan.
Rina Sa’adah Soroti UMKM dan Perempuan Pesisir
Bagi Rina, perluasan pembangunan KNMP harus berjalan beriringan dengan penguatan kegiatan ekonomi masyarakat. Berbagai fasilitas seperti tempat pendaratan ikan, pabrik es, cold storage, bengkel kapal, hingga unit pengolahan ikan perlu didukung pengelolaan profesional, akses pasar, dan kemampuan usaha masyarakat setempat.
Sejumlah lokasi percontohan menunjukkan potensi peningkatan ekonomi dari pengembangan kawasan tersebut. Di Kampung Nelayan Merah Putih Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, produksi ikan meningkat 121 persen, dari rata-rata 552 kilogram menjadi 1.221 kilogram per bulan.
Pendapatan bersih nelayan di kawasan itu juga meningkat 89 persen, dari Rp6,06 juta menjadi Rp11,43 juta per bulan.
Sementara itu, di kawasan Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, rata-rata pendapatan nelayan meningkat 75 persen, dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Kawasan tersebut juga mengembangkan pengolahan tuna menjadi produk tuna loin dan telah mengirimkan total 77 ton ke Jakarta.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan tidak hanya ditentukan oleh jumlah hasil tangkapan. Kemampuan menjaga mutu, mengolah, dan memasarkan produk perikanan juga menjadi faktor penting.
Karena itu, Rina menekankan perlunya pendampingan kewirausahaan bagi UMKM pesisir. Pendampingan tersebut antara lain mencakup pemenuhan sertifikasi halal dan izin edar agar produk olahan masyarakat memiliki standar yang lebih baik serta berpeluang memasuki pasar ritel modern maupun ekspor.
Kelompok perempuan pesisir juga perlu mendapat ruang lebih besar dalam pengembangan ekonomi kawasan. Mereka dapat mengambil peran dalam pengolahan hasil laut, pengembangan produk, pemasaran, hingga usaha kuliner berbasis potensi lokal.
Dengan dukungan keterampilan, pendampingan, dan akses pasar, kegiatan ekonomi di kampung nelayan diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga membuka sumber penghasilan tambahan bagi keluarga pesisir.
Rina Dorong Koperasi dan Kepastian Pasar Produk Nelayan
Selain penguatan UMKM, Rina menilai keberlanjutan KNMP membutuhkan kelembagaan ekonomi yang kuat. Integrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta pendampingan BUMN sebagai offtaker diharapkan dapat membantu penyerapan hasil tangkapan dan memberikan kepastian pasar bagi nelayan.
Dukungan infrastruktur pendukung juga menjadi perhatian, termasuk pasokan listrik dan digitalisasi dari PLN. Ketersediaan energi dinilai penting untuk menjaga operasional fasilitas, terutama rantai dingin perikanan yang berperan mempertahankan kualitas hasil tangkapan.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Rina memiliki peran dalam mengawal kebijakan dan pelaksanaan program sektor kelautan dan perikanan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menurutnya, pengawasan perlu memastikan pembangunan tidak berhenti pada penyelesaian infrastruktur. Kesiapan pengelola, kualitas fasilitas, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat harus menjadi bagian dari evaluasi program.
Dengan jumlah lokasi yang terus bertambah, tantangan KNMP berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola secara profesional. Penguatan kapasitas nelayan, koperasi, UMKM, dan kelompok perempuan pesisir perlu berjalan secara terpadu.
Pada akhirnya, pengembangan kampung nelayan harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Nelayan diharapkan semakin produktif, keluarga pesisir memperoleh peluang ekonomi yang lebih luas, dan hasil pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan (red)
Berita terkait
