JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kaisar Abu Hanifah, meminta pemerintah memastikan pertumbuhan industri manufaktur nasional memberikan dampak nyata bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Kaisar, peningkatan kinerja industri manufaktur harus diikuti dengan semakin luasnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok nasional. Ia mengingatkan agar pertumbuhan industri tidak hanya dinikmati korporasi besar, tetapi juga membuka peluang bagi industri kecil untuk berkembang.
“Pertumbuhan industri manufaktur harus memberikan dampak nyata bagi penguatan UMKM. Ketika industri besar tumbuh, keterlibatan UMKM dalam proses produksi, penyediaan bahan baku, maupun komponen industri juga harus meningkat agar UMKM tidak sekadar menjadi penonton,” ujar Kaisar di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat industri pengolahan tumbuh 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan IV 2025 dan mencatat pertumbuhan 5,30 persen sepanjang 2025.
Legislator PKB dari Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta itu menilai capaian tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kemitraan strategis antara perusahaan manufaktur berskala besar dan UMKM.
“Pemerintah perlu memperluas akses kemitraan agar UMKM dapat terlibat secara langsung dalam rantai produksi industri nasional, baik sebagai pemasok bahan baku, penyedia komponen, maupun mitra produksi perusahaan manufaktur,” katanya.
Kaisar Minta Perusahaan Besar Gandeng UMKM dalam Rantai Pasok
Kaisar menegaskan, penguatan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan bantuan permodalan dan program pemberdayaan yang bersifat formalitas. Perusahaan manufaktur besar juga perlu membangun kerja sama bisnis yang transparan, adil, dan saling menguntungkan dengan pelaku usaha kecil di daerah.
“Perusahaan besar perlu membangun kemitraan yang konkret dengan UMKM. Pemerintah harus hadir memfasilitasi pertemuan antara pelaku industri dan UMKM, sekaligus memastikan kerja sama berjalan secara adil,” tegasnya.
Ia meminta Kementerian Perindustrian bersama instansi terkait memperkuat pendampingan UMKM, terutama dalam alih teknologi, akses pembiayaan, sertifikasi, dan standardisasi produk.
Menurutnya, peningkatan kualitas produk dan kesinambungan pasokan menjadi faktor penting agar komponen produksi UMKM mampu memenuhi standar industri manufaktur modern.
“Penguatan UMKM harus menjadi bagian penting dari strategi industrialisasi nasional. Kita ingin produk UMKM mampu memenuhi persyaratan industri, baik dari sisi kualitas, kuantitas, maupun kesinambungan pasokan,” ucapnya.
Kaisar juga mendorong pemerintah daerah menginventarisasi potensi industri kecil dan menengah (IKM) lokal agar dapat terhubung dengan kebutuhan rantai pasok manufaktur nasional. Perluasan akses pasar domestik dan peningkatan kapasitas produksi dinilai harus menjadi bagian dari kebijakan industrialisasi di daerah.
Kaisar Dorong TKDN dan DPR Kawal Kemitraan Industri
Lebih lanjut, Kaisar meminta pemerintah memperkuat penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), termasuk mendorong keterlibatan pemasok dari kalangan UMKM dalam berbagai sektor industri.
Menurutnya, kepastian pasar bagi produk lokal dapat membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Pertumbuhan manufaktur jangan hanya tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, tetapi juga dari semakin banyaknya UMKM yang terlibat dalam rantai pasok dan terbukanya lapangan kerja,” katanya.
Kaisar memastikan Komisi VII DPR RI akan mengawal perumusan kebijakan industrialisasi agar semakin inklusif dan memberikan ruang lebih besar bagi UMKM.
“Kami di Komisi VII DPR akan mengawal integrasi UMKM ke dalam rantai pasok manufaktur ini sampai tuntas. Pertumbuhan industri nasional harus dirasakan manfaatnya secara luas oleh seluruh rakyat,” pungkas Kaisar Abu Hanifah.
Ia berharap, pertumbuhan industri manufaktur ke depan tidak hanya menghasilkan peningkatan angka ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat kapasitas usaha lokal dan memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat (RED)
Berita terkait
