JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama, melontarkan pernyataan keras terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut tindakan yang diduga dilakukan oknum aparat negara tersebut lebih kejam dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pernyataan itu disampaikan Haris saat berorasi dalam aksi damai di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Senin (9/11/2026).

Baca Juga: Endah Cahya Immawati: Kasus Kematian Mahasiswi UNIMA Cermin Gagalnya Pengawasan ASN di Kampus

Menurut Haris, dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi atau penyalahgunaan teknologi. Persoalan tersebut menyangkut kepercayaan terhadap institusi negara yang memiliki mandat menjaga keamanan dan melindungi pemerintahan.

“Penyadapan terhadap Presiden oleh oknum aparat yang memiliki kewenangan negara adalah tindakan yang sangat kejam. Bahkan, saya menyebut tindakan ini lebih kejam dari PKI. Sebab, ketika aparat yang diberikan kepercayaan untuk melindungi negara justru diduga melakukan tindakan yang membahayakan kepala negara, maka kepercayaan terhadap institusi negara sedang dipertaruhkan,” ujar Haris.

Ia menilai ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari luar. Penyalahgunaan kewenangan oleh orang-orang yang berada di dalam institusi negara juga dapat menjadi persoalan serius apabila digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Haris mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan aparat negara merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan konstitusi. Karena itu, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti dilakukan secara sengaja untuk mengancam keamanan dan kewibawaan Presiden, tindakan tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Haris: Jangan Biarkan Kepercayaan Publik terhadap Institusi Negara Rusak

Lebih lanjut, Haris menegaskan bahwa kritik keras yang disampaikannya merupakan peringatan terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Ia tidak ingin jabatan di institusi negara dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Menurutnya, Polri sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran oleh anggotanya ditangani secara transparan dan profesional.

Haris juga menekankan pentingnya mengungkap siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, termasuk pihak yang menjalankan maupun memberikan perintah.

“Jangan sampai institusi negara dijadikan alat untuk kepentingan kelompok atau kepentingan politik tertentu. Negara ini berdiri di atas konstitusi dan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada yang kebal hukum di republik ini,” tegasnya.

Sebagai bentuk sikap organisasi, DPP KNPI menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut. Haris meminta proses penyelidikan tidak berhenti pada pengungkapan pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang bertanggung jawab.

Ia menegaskan loyalitas aparat negara harus diberikan kepada konstitusi, bangsa, dan negara, bukan kepada kepentingan pribadi, kelompok, maupun jaringan kekuasaan tertentu.

“DPP KNPI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab pemuda,” tandas Haris.

Dugaan penyadapan terhadap Prabowo sendiri tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum. Pemerintah menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan dipercayakan kepada Bareskrim Polri. Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut perkara tersebut mengarah pada indikasi tindak pidana makar yang masih memerlukan pendalaman alat bukti (RED).