JAKARTA, BERITA SENAYAN – Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menduga kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara berkaitan dengan persaingan politik nasional. Ia meminta penyidik mengungkap aktor utama, motif, serta pihak yang diduga berada di balik aktivitas tersebut.
Ubedilah menilai perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah petinggi kepolisian itu memiliki dimensi politik yang perlu ditelusuri lebih jauh.
Menurutnya, penyadapan terhadap kepala negara dalam perspektif geopolitik umumnya berkaitan dengan kepentingan intelijen dan kekuatan tertentu. Namun, apabila dugaan tersebut melibatkan aktor elite nasional yang berada di lingkungan pemerintahan, maka perlu dilihat pula kemungkinan adanya persaingan politik di dalam negeri.
“Penyadapan terhadap Presiden suatu negara dalam banyak perspektif geopolitik biasanya dilakukan oleh intelijen negara lain yang didukung kekuatan global. Tetapi dalam kasus LSP ini saya cermati sebagai peristiwa khusus luar biasa karena diduga kuat dilakukan oleh mantan Kapolri dan sedang menjabat kepala kantor staf Presiden. Karena aktornya aktor elite nasional dan bagian dari pejabat negara maka dugaan kuat saya lebih dilihat sebagai agenda persaingan politik nasional,” kata Ubedilah dikutip dari RMOL, Minggu (8/11/2026).
Ia menegaskan, penyidik perlu menelusuri siapa pihak yang diuntungkan dari dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Baginya, pengungkapan motif menjadi bagian penting untuk memahami apakah tindakan tersebut berkaitan dengan kepentingan tertentu di luar tugas resmi institusi negara.
Ubedilah Singgung Relasi Listyo Sigit dan Jokowi
Lebih jauh, Ubedilah menyoroti pola hubungan patron dalam dinamika politik nasional. Ia secara khusus menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ketika membahas hubungan politik Listyo Sigit selama bertahun-tahun.
Ubedilah menduga hubungan tersebut perlu menjadi salah satu aspek yang ditelusuri penyidik untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak yang berkepentingan di balik kasus penyadapan.
“Pertanyaannya lalu untuk siapa LSP dkk melakukan itu semua? Saya kira penyidik yang akan lebih detail mengungkapnya. Tetapi dari perspektif politik dapat dibaca dengan pola patron. Bahwa patron LSP bertahun-tahun adalah Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden. Rasanya tidak mungkin LSP nekat melakukan itu semua kecuali atas perintah patronnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan analisis dan dugaan politik Ubedilah. Ia menilai penyidik tetap memiliki kewenangan untuk mengungkap fakta, termasuk memastikan apakah terdapat pihak lain yang memberikan perintah atau memiliki kepentingan dalam perkara tersebut.
Menurut Ubedilah, dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan tindakan berisiko tinggi karena Prabowo merupakan kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan pemerintahan. Ia mempertanyakan kemungkinan penggunaan kewenangan aparat untuk kepentingan politik tertentu, bukan kepentingan negara.
“Langkah penyadapan LSP dkk ini adalah langkah nekat dan gila karena yang disadap atasannya sendiri sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dan langkah penyadapannya bukan untuk kepentingan negara tetapi dapat dianalisis dan diduga kuat untuk kepentingan politik patronnya,” pungkasnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut telah ditangani Bareskrim Polri. Dalam perkembangan penyidikan, Polri mengumumkan penetapan sejumlah pejabat kepolisian sebagai tersangka atas dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo.
Penyidik juga menyatakan dugaan penyadapan menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Pengungkapan aktor, motif, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain kini menjadi bagian dari proses hukum yang harus dibuktikan melalui penyidikan. Dugaan mengenai hubungan patron dan kepentingan politik yang disampaikan Ubedilah masih merupakan pandangan narasumber dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum (RED).
Berita terkait
