Pernyataan tersebut disampaikan Jimly dalam pertemuan bertajuk “Aksi Bela Rakyat Bela Indonesia” di lapangan Masjid Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026).
Jimly menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan inisiatif sejumlah pimpinan ormas yang ingin menyampaikan aspirasi sekaligus meminta pandangannya mengenai perkembangan situasi bangsa.
“Ini adalah seperti yang tadi saya gambarkan, letupan aspirasi dari nurani rakyat dan dari akal sehat, ya, para tokoh-tokoh, ya, pemimpin masyarakat mengenai perkembangan keadaan,” kata Jimly.
Menurutnya, terdapat lima poin aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Seluruh poin itu dinilai penting dan membutuhkan perhatian dari pemangku kepentingan, terutama pimpinan partai politik, pemerintah, dan lembaga legislatif.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Jimly adalah tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia berharap putusan kedua lembaga peradilan tersebut dapat dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan politik dan ketatanegaraan sehingga polemik yang berkembang tidak terus berlarut-larut.
Jimly Soroti Putusan MK dan MA soal Ijazah Gibran
Jimly menilai salah satu dari lima aspirasi yang perlu mendapat perhatian khusus adalah tindak lanjut atas putusan MK dan MA terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Ia meminta hasil putusan kedua lembaga peradilan tersebut dijadikan landasan dalam menentukan langkah penyelesaian. Menurutnya, ketidakjelasan tindak lanjut persoalan tersebut berpotensi memperpanjang polemik dan mengganggu stabilitas pemerintahan dalam tiga tahun mendatang.
“Cuma poin terakhir itu agak terlalu halus. Maksudnya itu supaya apa yang sudah diputuskan oleh MK, diputuskan oleh MA, nah itu dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini,” tuturnya.
Jimly menekankan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena itu, ia meminta para pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR segera membahas aspirasi masyarakat melalui musyawarah.
“Lima aspek itu tadi mudah-mudahan didengar oleh para pimpinan partai, oleh apa namanya, pejabat eksekutif dan legislatif. Ya terutama adalah pimpinan partai, delapan partai. Kan yang menentukan sekarang ini pimpinan partai,” tegasnya.
Lima Aspirasi Masyarakat, Termasuk Pembenahan Internal Polri
Selain persoalan putusan MK dan MA, pertemuan Aksi Bela Rakyat Bela Indonesia juga membahas lima poin aspirasi yang disampaikan para tokoh masyarakat dan pimpinan ormas.
Jimly menegaskan seluruh aspirasi tersebut memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga legislatif.
Salah satu poin yang turut disorot adalah pemberantasan persoalan di internal kepolisian. Menurutnya, pembenahan institusi penegak hukum juga menjadi bagian penting dari upaya menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
“Yang intinya apa yang terjadi sekarang ini enggak boleh dibiarkan. Lima poin itu sama pentingnya. Termasuk apa namanya, pemberantasan di internal kepolisian,” pungkas Jimly.
Melalui pernyataan tersebut, Jimly berharap delapan partai politik di parlemen dapat mengambil peran dalam merespons aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya musyawarah sebagai jalan untuk menghasilkan keputusan politik yang dapat memberikan kepastian dan mencegah persoalan nasional terus berlarut-larut (RED).
Berita terkait
