JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka hasil investigasi terhadap 377 dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK secara transparan kepada publik. Ia juga meminta seluruh pihak yang terbukti melanggar diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Habib Syarief menilai temuan tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut integritas sistem evaluasi pendidikan nasional. Dari 377 dugaan pelanggaran yang tercatat, sebanyak 14 kasus masuk kategori berat dan sedang didalami oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.
“Temuan 377 dugaan pelanggaran, termasuk 14 kasus yang masuk kategori berat, harus menjadi perhatian serius. Kami mendesak Kemendikdasmen membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik,” ujar Habib Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Data Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen mencatat 377 dugaan pelanggaran tersebut berasal dari dua gelombang pelaksanaan TKA. Rinciannya, 308 dugaan pelanggaran pada gelombang pertama dan 69 kasus pada gelombang kedua, dari sekitar 3,73 juta peserta.
Salah satu bentuk pelanggaran yang menjadi perhatian adalah tindakan proktor maupun pengawas yang merekam dan menyiarkan langsung suasana ruang ujian melalui media sosial. Meskipun tidak seluruh rekaman memperlihatkan substansi soal, tindakan tersebut tetap dinilai melanggar tata tertib pelaksanaan TKA.
Habib Syarief Minta 14 Pelanggaran Berat TKA Diusut Tuntas
Habib Syarief mengingatkan agar investigasi tidak berhenti pada pemeriksaan dan klarifikasi administratif. Jika pihak yang bertanggung jawab telah ditemukan berdasarkan bukti yang sah, pemerintah harus menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.
“Jangan sampai investigasi hanya berhenti pada pemeriksaan dan klarifikasi. Jika sudah ditemukan pihak yang bertanggung jawab, harus ada sanksi tegas sesuai aturan agar publik tahu dan ada efek jera,” tegasnya.
Legislator PKB tersebut mengapresiasi keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI dalam pengawasan dan klarifikasi pelaksanaan TKA.
Namun, ia mengingatkan bahwa penerbitan Surat Edaran BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Aturan tersebut harus diikuti pengawasan dan penegakan ketentuan secara nyata.
“Langkah administratif dan pemeriksaan internal harus diikuti penegakan aturan yang jelas. Pihak-pihak yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi tegas sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya,” kata Habib Syarief.
Menurutnya, pembiaran terhadap kecurangan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas hasil evaluasi pendidikan nasional. Padahal, TKA merupakan instrumen penting untuk memetakan kemampuan akademik peserta didik dan menjadi salah satu bahan evaluasi mutu pendidikan.
“ TKA merupakan instrumen penting untuk memetakan kemampuan akademik peserta didik sehingga integritasnya harus dijaga. Dugaan pelanggaran yang tidak ditangani tuntas berpotensi menggerus kepercayaan publik,” ucapnya.
Komisi X DPR Minta Keamanan Sistem TKA Diperketat
Selain menuntut transparansi investigasi, Habib Syarief meminta Kemendikdasmen bersama BSSN memperkuat keamanan siber (cyber security) dalam penyelenggaraan TKA berbasis komputer.
Menurutnya, perlindungan sistem perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi kebocoran soal, akses tidak sah, maupun potensi intervensi teknologi yang dapat mengganggu objektivitas pelaksanaan ujian.
Ia juga mendorong perbaikan proses seleksi dan pelatihan etika bagi proktor serta pengawas ujian di daerah. Seluruh petugas harus memahami tanggung jawab dan batas kewenangannya agar tidak melakukan tindakan yang mencederai integritas penyelenggaraan TKA.
“Pemerintah harus memastikan seluruh proses pengawasan diperketat dari hulu ke hilir. Proktor dan pengawas yang tidak profesional harus ditindak keras agar tidak mencederai marwah pendidikan,” tutur politikus PKB tersebut.
Habib Syarief turut meminta pemerintah menerapkan mekanisme pemberian sanksi secara objektif berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang valid. Sanksi terhadap peserta maupun petugas harus disesuaikan dengan jenis serta tingkat pelanggaran yang dilakukan.
“Yang harus dilindungi adalah hak seluruh peserta didik untuk mendapatkan proses evaluasi yang jujur dan adil. Pemerintah harus memastikan setiap pelanggaran ditindak sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Ia memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal penanganan 377 dugaan pelanggaran TKA hingga proses investigasi dan pengumuman hasilnya dilakukan secara transparan.
“Kami di Komisi X DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas demi memastikan penanganan berjalan objektif dan akuntabel. Pendidikan karakter dan kejujuran harus tetap menjadi panglima tertinggi di sekolah,” pungkas Habib Syarief (red)
Berita terkait
